Koranindopos.com – Jakarta – Pemerintah menargetkan fase tanggap darurat pascagempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 yang mengguncang Nusa Tenggara Timur (NTT) dapat diselesaikan dalam waktu dua hingga tiga pekan ke depan.
Target tersebut disampaikan Deputi Bidang Pencegahan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Abdul Muhari setelah pemerintah melakukan rapat koordinasi terkait penanganan bencana di wilayah terdampak.
“Tim gabungan dari pemerintah pusat lintas kementerian/lembaga menargetkan fase tanggap darurat bisa kita selesaikan dalam dua, tiga minggu ke depan,” kata Abdul dalam keterangan pers virtual, Minggu (16/8/2026).
Meski demikian, pemerintah menegaskan bahwa target tersebut masih bersifat dinamis. Durasi tanggap darurat dapat diperpanjang apabila hasil pemantauan di lapangan menunjukkan masih terdapat kebutuhan penanganan yang mendesak.
Abdul mengatakan, pemerintah sejak awal berupaya agar fase tanggap darurat tidak berlangsung terlalu lama. Setelah kondisi memungkinkan, penanganan akan diarahkan menuju fase transisi darurat.
“Di awal kita setting target supaya tanggap darurat ini tidak terlalu lama dan kita bisa nanti langsung masuk ke fase transisi darurat,” ujarnya.
Namun, kondisi tersebut tetap bergantung pada perkembangan di wilayah terdampak. Pemerintah pusat bersama pemerintah daerah masih melakukan pemantauan dan evaluasi secara langsung.
“Tentu saja ini bisa berubah sekiranya ada hal-hal atensi menonjol yang kita temukan dari hasil pemantauan langsung Bapak Menko dan para menteri yang saat ini sedang turun masuk di kabupaten/kota yang terdampak,” kata Abdul.
Dengan demikian, keselamatan masyarakat serta pemenuhan kebutuhan dasar korban tetap menjadi pertimbangan utama sebelum pemerintah mengakhiri fase tanggap darurat.
Gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 mengguncang NTT pada Sabtu (15/8/2026). Bencana tersebut menimbulkan korban jiwa dan kerusakan di sejumlah wilayah.
Berdasarkan pembaruan data BNPB pada Minggu sore, sebanyak 53 orang dilaporkan meninggal dunia akibat gempa tersebut. Sementara itu, 135 orang mengalami luka-luka dan mendapatkan perawatan di sejumlah fasilitas kesehatan setempat.
Kerusakan juga tercatat pada ratusan rumah warga. BNPB melaporkan 154 rumah mengalami rusak berat, 49 rumah rusak sedang, dan 38 rumah rusak ringan.
Selain bangunan tempat tinggal, sejumlah fasilitas umum turut terdampak gempa.
Kondisi tersebut membuat pemerintah harus melakukan penanganan secara bertahap, mulai dari pencarian dan pertolongan, evakuasi warga, pelayanan kesehatan, pemenuhan kebutuhan logistik, hingga pendataan kerusakan.
Pemerintah pusat bersama pemerintah daerah dan berbagai lembaga terkait masih mengerahkan tim gabungan ke sejumlah kabupaten dan kota yang terdampak.
Pemantauan lapangan menjadi penting untuk menentukan apakah target dua hingga tiga pekan tersebut dapat tercapai atau perlu disesuaikan.
Setelah fase tanggap darurat dinyatakan selesai, pemerintah diharapkan dapat segera memasuki fase transisi darurat menuju pemulihan. Tahapan tersebut mencakup perbaikan fasilitas yang rusak serta pemulihan aktivitas masyarakat terdampak.
Pemerintah juga mengimbau masyarakat di wilayah terdampak untuk tetap mengikuti informasi resmi dari pihak berwenang dan melaporkan kerusakan maupun kebutuhan mendesak agar dapat segera ditindaklanjuti.(dhil/kmps)
