JAKARTA, koranindopos.com – Dengan dukungan penyediaan alsintan kepada petani, kelompoktani (Poktan) di daerah, diharapkan dapat mengatasi permasalahan substantif yaitu semakin berkurangnya dan mahalnya upah tenaga kerja pertanian serta lemahnya permodalan petani untuk mengakses kepemilikan alsintan.
Dalam bulan November 2022 saja, Ditjen PSP telah menyalurkan bantuan alsintan ke 32 kelompok tani (Poktan) di Kabupaten Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur. Di Kabupaten Buleleng, Bali, Ditjen PSP juga memberikan bantuan berupa traktor dan rice transplanter ke beberapa subak. Bantuan alsintan ini segera dapat digunakan untuk peningkatan produksi padi pada Musim Tanam (MT) Oktober 2022-Maret 2023 (Okt-Mar) ini.
Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) mengatakan, menjaga ketahanan pangan adalah hal yang sangat penting. “Apalagi, kita memiliki ancaman krisis pangan secara global. Oleh sebab itu, kita ingin petani bisa meningkatkan produksi dan kita bantu dengan penyaluran alsintan,” kata SYL, dikutip dari keterangan persnya, akhir November lalu.
Direktur Jenderal (Dirjen) Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementan Ali Jamil menuturkan, alsintan membuat aktivitas pertanian menjadi jauh lebih efisien. “Dengan alsintan, proses olah lahan, tanam, hingga panen menjadi jauh lebih cepat. Dampaknya, indeks pertanaman (IP) dan pendapatan petani akan meningkat,” katanya.
Ali menyebut bahwa alsintan memberikan banyak manfaat. Salah satunya proses pertanian yang lebih cepat dan mudah, baik saat olah lahan, tanam, panen, hingga proses packing Tidak hanya itu, Ali mengatakan, tanaman yang dihasilkan menggunakan alsintan lebih banyak dan berkualitas. Oleh sebab itu, Ali Jamil terus berjuang agar bantuan alsintan kepada petani dan Poktan di seluruh wilayah Indonesia tahun 2023 tetap meningkat.
Sementara itu, Bupati Sumba Barat Yohanis Dade ketika menyerahkan langsung bantuan alsintan kepada perwakilan 32 Poktan di Lapangan Kantor Bupati Sumba Barat, Rabu (23/11/2022), mengatakan, alsintan yang diserahkan berupa combine harvester, power thresher multiguna, dan hand tractor.
REALOKASI ANGGARAN 2023 UNTUK ALSINTAN
Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP), Komisi IV DPR dengan pejabat eselon 1 Kementan, Rabu, 23 November 2023, Sekretaris Jenderal Kementan Kasdi Subagyo telah mengusulkan realokasi anggaran tahun 2023 sebesar Rp 400 milyar yang digunakan untuk pengembangan pupuk organik dan alat-mesin pertanian di Ditjen PSP.
“Terkait dengan pengembangan pupuk organik dan juga alat mesin pertanian, kita masih perlu membutuhkan untuk ditransformasi atau direlokasi Ke Ditjen PSP sebesar Rp 400 miliar. Untuk itu kita bagi beberapa, karena kita perlu ada refokusing dari target yang dibahas,” kata Kasdi dalam RDP bersama Komisi IV DPR RI.
Menurut Kasdi, refokusing dilakukan dari Ditjen Tanaman Pangan, Ditjen Hortikultura, Ditjen Perkebunan, Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH) dan Badan Karantina Pertanian (Barantan). Adapun realokasi dari Ditjen Tanaman Pangan sebesar Rp 263,2 miliar yang realokasi bersumber dari anggaran pengembangan kedelai Rp 236,8 miliar, program budidaya ubi kayu 10,6 miliar, budidaya ubi jalar Rp266 juta, budidaya porang Rp2,8 miliar, budidaya sorgum Rp12,7 miliar dan penyesuaian pada pembinaan pangan lokal Rp49 juta.
Kemudian dari Ditjen Hortikultura, Kasdi mengatakan pihaknya mengusulkan realokasi sebesar Rp 20 miliar ke Ditjen PSP. Dimana realokasi tersebut bersumber dari anggaran area pengendalian OPT Rp 4,6 miliar dan UMKM Hortikultura Rp 15,36 miliar.
Selanjutnya realikasi ke Ditjen PSP dari Ditjen Perkebunan sebesar Rp 36,8 miliar. Adapun sumber realokasi tersebut berasal dari anggaran kawasan karet Rp 11,5 miliar dan dukungan Manajemen Teknis lainnya Rp 25,3 miliar.
Pada Ditjen PKH, Kementan merealokasikan sebanyak Rp 60 miliar ke Ditjen PSP. Realokasi bersumber dari ternak unggas Rp 23 miliar, sarana balai perbibitan ternak Rp 10 miliar, pakan olahan dan bahan pakan Rp 23,8 miliar, serta layanan kesekretariatan Rp 3,1 miliar. Terakhir, untuk Barantan direalokasi ke Ditjen PSP sebesar Rp 20 miliar yang bersumber dari layanan manajemen internal.
KESIMPULAN RDP, 23 NOVEMBER 2023
Rapat dengar pendapat (RDP) Komisi IV DPR dengan pejabat eselon 1 Kementan yang dihadiri oleh Kepala Badan Pangan Nasional, Arief Prasetyo Adi, Dirut Perum Bulog, Budi Waseso, dan Dirut PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)/ Holding Pangan ID FOOD, Frans Marganda Tambunan.
Setelah mendengarkan penjelasan dari pejabat eselon 1(satu) Kementerian Pertanian atas rancangan usulan alokasi anggaran Kementerian Pertanian TA 2023 sebagai tindak lanjut rapat sebelumnya, maka Komisi IV DPR menyimpulkan bahwa anggaran Kementan Tahun 2023 adalah sebesar Rp15.318.655.827.000,- (lima belas triliun tiga ratus delapan belas miliar enam ratus lima puluh lima juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu rupiah).
Selanjutnya Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian agar dalam menyusun rencana program dan kegiatan memperhatikan kebutuhan daerah dan aspirasi masyarakat, diantaranya peningkatan logistik benih/ nursery, pengembangan ternak, pengembalian kesuburan lahan, UPPO, dan sarana prasarana pertanian, alat dan mesin pertanian pra panen dan pascapanen. (psp)
