GAMBIR, koranindopos.com – Pemprov DKI tetap berambisi menyelenggarakan ajang balap Formula E. Untuk perhelatan itu, Direktur Utama PT Jakarta Propertindo (Jakpro) Widi Amanasto menuturkan, Jakpro sudah bernegosiasi dengan Formula E Operations (FEO).
Salah satu hasilnya, penurunan commitment fee menjadi Rp 560 miliar untuk tiga tahun. ’’Karena kondisi Covid-19, kami pakai taktik-taktik dalam negosiasi. Sekarang kondisi kami begini itu gimana? Kami turunkan juga. Sebab, nggak mungkin terlaksana sesuai business plan awal yang kami bikin. Berat sekali untuk kami laksanakan,’’ kata Widi di gedung DPRD DKI, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, pada Rabu (6/10).
Di lokasi yang sama, Direktur Pengembangan Bisnis PT Jakpro yang juga Managing Director Jakarta E-Prix Gunung Kartiko menuturkan, semua material sudah dipersiapkan. Saat ini, pihaknya hanya tinggal menentukan lokasi. Sebab, venue yang digunakan tidak lagi kawasan Monumen Nasional (Monas). ’’Monas kayaknya agak berat dari sisi perizinan. Jadi, kami cari lokasi, ikon Jakarta yang memang menunjukan Jakarta,’’ ujar Gunung.
Ada lima lokasi yang disiapkan untuk menjadi venue ajang balap tersebut. Dia enggan menyebut kelima lokasi karena menunggu FEO yang rencananya datang untuk melakukan survei Oktober. ’’Yang pasti, lokasinya bukan di Sentul karena bukan di sirkuit,’’ tambahnya.
Sementara itu, Wakil Gubernur DKI Ahmad Riza Patria membenarkan, ada beberapa venue yang disiapkan DKI untuk ajang Formula E atau Jakarta E-Prix. ’’Iya, Dirut Jakpro tadi menyampaikan tidak di Monas. Ada lima alternatif. Macam-macam lah. Di antaranya, Senayan, Pantai Maju Bersama, dan lain-lain,’’ katanya.
Menanggapi itu, Kepala Perwakilan Ombudsman Jakarta Raya Teguh P. Nugroho menuturkan, Pemprov DKI bisa mengatur jadwal kembali dengan FEO. Sebab, membatalkan penyelenggaraan dikhawatirkan akan memberikan kerugian yang lebih besar. ’’Yang paling penting itu pengaturan jadwal yang disesuaikan dengan kondisi pandemi. Kalau kemudian dibatalkan, ada penalty fee. Takutnya kerugiannya lebih besar,’’ kata Teguh.
Teguh berharap DKI bisa bernegosiasi dengan FEO agar penyelenggaraannya bisa dilakukan bila DKI sudah keluar dari kondisi pandemi Covid-19. Dengan begitu, commitment fee yang sudah dibayarkan tidak hangus sia-sia. (fri/brg)
