Salah satu cuitan yang menjadi sorotan datang dari akun @ala4ar, yang menuliskan:
“Jika PPN dipaksakan naik 12%, mari kita boikot bayar pajak. Jadi pemerintah kok bisanya cuma malakin rakyat.”
Ajakan tersebut menyarankan masyarakat untuk mengalihkan pembelanjaan ke pengusaha kecil seperti warung-warung. Selain tidak terkena PPN, langkah ini dianggap dapat membantu pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) serta tetangga sekitar.
Seruan ini menuai berbagai tanggapan dari netizen. Sebagian mendukung langkah tersebut sebagai bentuk protes terhadap kebijakan pemerintah yang dianggap memberatkan rakyat. Namun, ada pula yang mengingatkan pentingnya pajak sebagai sumber pendapatan negara untuk membiayai berbagai kebutuhan publik, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.
Seorang pengguna X menulis:
“Kalau pajak diboikot, nanti yang rugi juga kita. Pajak itu buat bangun jalan, sekolah, dan subsidi. Tapi memang kenaikan PPN 12% harus dikaji ulang.”
Kenaikan PPN menjadi 12% merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan pendapatan negara dan memperbaiki struktur fiskal. Namun, kebijakan ini menuai kritik karena dikhawatirkan akan meningkatkan beban hidup masyarakat, terutama di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih pasca-pandemi.
Menurut ekonom, kenaikan tarif PPN berpotensi menekan daya beli masyarakat dan meningkatkan biaya hidup. Sebaliknya, pemerintah beralasan bahwa reformasi pajak diperlukan untuk mendukung pembangunan dan memperkuat perekonomian nasional.
Di sisi lain, seruan untuk mendukung UMKM melalui pembelanjaan di warung kecil mendapat apresiasi dari berbagai pihak. UMKM memang menjadi tulang punggung ekonomi Indonesia, dan langkah ini dapat membantu mereka bertahan di tengah tekanan ekonomi.
Ajakan boikot bayar pajak menyoroti pentingnya dialog antara pemerintah dan masyarakat dalam merumuskan kebijakan publik. Pemerintah perlu memberikan penjelasan yang transparan tentang alasan kenaikan PPN, termasuk manfaat yang akan dirasakan masyarakat.
Di sisi lain, masyarakat perlu memahami pentingnya pajak untuk keberlanjutan pembangunan. Penyelesaian terbaik adalah melalui diskusi dan kolaborasi, bukan dengan tindakan yang berpotensi mengganggu stabilitas ekonomi.(dhil
