koranindopos.com, JAKARTA — Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) dan Kementerian Koperasi (Kemenkop) menjalin kerjasama untuk mendukung program prioritas Presiden Prabowo Subianto dalam pengembangan Koperasi Merah Putih di desa-desa. Program ini menargetkan pendirian 80 ribu koperasi yang diproyeksikan dapat menyerap lebih dari 2 juta tenaga kerja di seluruh Indonesia.
“Ini adalah solusi luar biasa. Program Presiden ini tidak hanya memberdayakan ekonomi desa, tetapi juga menjadi jawaban atas tantangan penciptaan lapangan kerja,” ujar Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, usai menandatangani Nota Kesepahaman Bersama dengan Menteri Koperasi, Budi Arie Setiadi, di Kantor Kemnaker, Jakarta, Selasa (1/7/2025).
Menaker berkomitmen penuh dalam mendukung implementasi program ini, melalui pemanfaatan Balai Latihan Kerja (BLK), tenaga instruktur terlatih, serta skema pelatihan dan sertifikasi kompetensi kerja.
“Kami siap berperan aktif dalam pengembangan koperasi desa. SDM yang kompeten adalah kunci keberhasilan, dan kami akan mendukungnya melalui pelatihan, pendampingan, hingga sertifikasi,” tegasnya.
Nota kesepahaman tersebut mencakup tiga poin utama. Pertama, optimalisasi pemanfaatan BLK yang tersebar di berbagai daerah. Kedua, penguatan instruktur serta pengembangan pelatihan dan sertifikasi kompetensi. Ketiga, pemberdayaan BLK Komunitas (BLKK) sebagai motor penggerak koperasi berbasis masyarakat.
“Tiga poin ini menjadi fondasi kerja sama yang akan terus dikembangkan untuk membentuk koperasi profesional dengan dukungan SDM unggul,” ujar Yassierli.
Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi menambahkan, keberhasilan program ini membutuhkan sinergi lintas sektor, khususnya dalam memperkuat koperasi berbasis komunitas.
“Koperasi harus menjadi tulang punggung ekonomi rakyat. Penguatan SDM dan kelembagaan merupakan fondasi utama untuk menciptakan koperasi yang modern dan berdaya saing,” jelas Budi Arie.
Ia juga menjelaskan bahwa ruang lingkup kerja sama ini meliputi pertukaran dan pemanfaatan data, peningkatan kapasitas SDM koperasi, serta fasilitasi pembentukan berbagai jenis koperasi, seperti koperasi pekerja, buruh, pengemudi, dan kurir berbasis aplikasi.
“Langkah ini diharapkan dapat membentuk ekosistem koperasi yang tangguh dan inklusif, serta membuka lapangan kerja dalam skala besar, khususnya di wilayah pedesaan dan sektor informal,” pungkasnya.
Penulis: Riski Astuti
