koranindopos.com – Jakarta. Keputusan Prabowo Subianto untuk menyesuaikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi lebih terfokus pada kelompok rawan stunting menandai adanya perubahan arah kebijakan yang signifikan. Langkah ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya mendengar masukan publik, tetapi juga mulai mengakui realitas tekanan fiskal yang muncul akibat dinamika global, termasuk krisis energi.
Pada tahap awal, MBG diproyeksikan sebagai program berskala besar dengan cakupan luas, menyasar seluruh siswa dan ibu hamil. Namun, pendekatan tersebut menuai kritik dari berbagai kalangan, terutama karena dinilai tidak seimbang antara ambisi dan desain kebijakan. Program yang terlalu luas berisiko tidak tepat sasaran, tidak efisien, serta membebani anggaran negara dengan biaya birokrasi yang besar.
Penyesuaian yang kini dilakukan mencerminkan pergeseran menuju pendekatan yang lebih rasional. Dengan memfokuskan program pada kelompok rentan—seperti anak-anak dari keluarga miskin, ibu hamil berisiko, serta wilayah dengan prevalensi gizi buruk—pemerintah bergerak ke arah kebijakan yang lebih tepat sasaran dan berpotensi memberikan dampak nyata.
Dalam konteks kebijakan publik, langkah ini juga mencerminkan pilihan strategis antara pendekatan universal dan targeted. Program universal memang memiliki daya tarik politik karena menciptakan rasa keadilan semu—semua mendapat manfaat. Namun, dalam praktiknya, pendekatan ini sering kali mahal dan tidak efisien, terutama bagi negara dengan keterbatasan fiskal seperti Indonesia.
Sebaliknya, pendekatan targeted memungkinkan alokasi sumber daya yang lebih efektif. Dengan memprioritaskan kelompok yang paling membutuhkan, setiap rupiah anggaran memiliki peluang lebih besar untuk menghasilkan dampak yang signifikan. Dalam hal ini, fokus pada penurunan stunting menjadi langkah strategis untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam jangka panjang.
Desain awal MBG juga mengandung risiko fiskal yang tidak kecil. Program berskala nasional dengan cakupan luas berpotensi menyerap anggaran besar secara berkelanjutan. Tanpa penajaman target, tambahan belanja justru berisiko menghasilkan manfaat yang semakin menurun. Dalam perspektif ekonomi publik, fenomena ini dikenal sebagai diminishing returns, di mana efektivitas tambahan belanja semakin berkurang jika tidak diarahkan secara tepat.
Dengan penyesuaian kebijakan ini, pemerintah meningkatkan efisiensi atau “cost-effectiveness” dari program MBG. Anggaran yang lebih terfokus tidak hanya mengurangi potensi pemborosan, tetapi juga meningkatkan peluang keberhasilan program dalam mencapai tujuan utamanya, yakni menurunkan angka stunting dan memperbaiki kualitas gizi masyarakat.
Secara keseluruhan, perubahan arah MBG patut diapresiasi sebagai bentuk koreksi kebijakan yang berbasis pada evaluasi dan realitas. Ini menjadi contoh penting bahwa kebijakan publik yang baik bukanlah yang paling ambisius, melainkan yang paling tepat sasaran, terukur, dan berkelanjutan.(dhil)
