Koranindopos.com, JAKARTA-– Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Mukhtarudin, melakukan audiensi strategis dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, Rachmat Pambudy, di Kantor Bappenas, Jakarta, pada Selasa 26 Mei 2026.
Pertemuan ini membahas langkah integratif dalam memperkuat kualitas perlindungan Pekerja Migran Indonesia dari hulu ke hilir, sekaligus strategi penguatan kompetensi demi mengisi peluang kerja formal di pasar global.
Dalam audiensi tersebut, Menteri Mukhtarudin didampingi oleh Sekretaris Jenderal KP2MI Komjen Pol. Dwiyono, Dirjen Promosi dan Pemanfaatan Peluang Kerja Luar Negeri Dwi Setiawan Susanto, Dirjen Penempatan Ahnas, Dirjen Pemberdayaan Fachri, serta Dirjen Pelindungan Rinardi.
Sementara itu, Menteri PPN/Kepala Bappenas didampingi oleh Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Kependudukan, dan Ketenagakerjaan Maliki, serta Direktur Ketenagakerjaan Dr. Nur Hygiawati Rahayu.
Tantangan Gap Peluang Kerja Global
Menteri Mukhtarudin mengungkapkan bahwa berdasarkan data Sistem Komputerisasi Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Siskop2MI) per 25 Mei 2026, terdapat lebih dari 314.000 peluang kerja yang tersebar di 10 negara penempatan besar di berbagai sektor, termasuk sektor kesehatan. Namun, dari total peluang yang tersedia, baru sekitar 24% yang berhasil terisi atau dilamar.
“Artinya, ada gap sebesar 76% yang belum terisi. Ini tantangan sekaligus peluang besar. Permintaan (*demand*) dari luar negeri sangat tinggi tetapi membutuhkan kompetensi khusus, baik dari segi keahlian (skill) maupun penguasaan bahasa. Sementara, suplai dari lulusan SMK maupun perguruan tinggi kita masih belum sepenuhnya sinkron dengan kebutuhan pasar kerja global tersebut,” ujar Mukhtarudin.
Untuk menjembatani gap kompetensi tersebut, Kementerian P2MI bergerak cepat secara lintas sektoral dengan menggandeng 12 kementerian dan lembaga yang memiliki fasilitas vokasi serta pelatihan.
Salah satu implementasi konkretnya adalah pembentukan Migrant Center di sektor pendidikan tinggi, di mana sebanyak 12 perguruan tinggi telah meresmikan pusat layanan tersebut dan 15 kampus lainnya kini tengah dalam proses persiapan.
Sementara itu, pada tingkat pendidikan menengah seperti SMK dan SMA, kolaborasi dilakukan dengan mengintegrasikan materi migrasi, penguasaan bahasa, dan skill global sebagai muatan baru dalam kegiatan kurikuler maupun ekstrakurikuler tanpa mengubah kurikulum utama.
Tidak hanya itu, Menteri Mukhtarudin mengatakan bahwa Kementerian P2MI juga bekerja sama dengan Kementerian Sosial melalui program Sekolah Rakyat untuk menyiapkan jalur khusus bagi masyarakat kurang mampu, sehingga mereka mendapatkan akses pelatihan vokasi yang memadai demi menembus pasar kerja dunia.
Penegakan Hukum dan Pencegahan Pekerja Migran Nonprosedural
Selain penyiapan kapasitas, fokus utama Kementerian P2MI sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto adalah peningkatan kualitas perlindungan hulu-hilir serta pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).
Menteri Mukhtarudin juga menyoroti situasi di perbatasan, di mana deportasi Pekerja Migran dari Malaysia masih terjadi hampir setiap minggu akibat masalah ketiadaan dokumen (undocumented) hingga kasus kriminalitas.
Guna memastikan kehadiran negara, pemerintah mengoptimalkan 23 BP3MI/Balai serta ruang perlindungan (shelter) penampungan deportan di wilayah perbatasan seperti Nunukan, Batam, dan Pontianak untuk proses pemulangan, pembinaan, dan pendampingan.
Pemberdayaan Ekonomi dan Program Quick Win SMK Global
Pada pilar pemberdayaan, program Desa Migran Emas kini telah menjangkau sekitar 669 desa di Indonesia. Program ini difokuskan pada edukasi literasi keuangan bagi pekerja dan keluarganya agar dana remitansi dapat dikonversi menjadi investasi produktif. Bagi purna pekerja migran, pemerintah bersinergi dengan Kementerian UMKM dan Kementerian Perdagangan untuk menyediakan pelatihan wirausaha berkelanjutan.
Dalam pertemuan ini, Mukhtarudin juga memaparkan program Quick Win SMK Global ang merupakan arahan langsung Presiden. Program berkonsep “latih, kompeten, dan tempatkan” ini menargetkan lulusan SMK serta masyarakat umum untuk mendapatkan upskilling berbasis kebutuhan pasar kerja internasional.
“Target awal tahun 2026 diproyeksikan mencapai 80 ribu peserta, di mana eksekusinya akan terus disesuaikan dengan kesiapan anggaran pemerintah,” beber Mukhtarudin.
Menteri P2MI pun berharap penuh agar Bappenas memberikan dukungan penganggaran dan perencanaan strategis yang kokoh.
Sinergi ini diharapkan mampu mentransformasikan Kementerian P2MI menjadi leading sector yang tidak hanya melindungi pekerja, tetapi juga efektif dalam mengatasi angka pengangguran nasional secara terintegrasi.
Kepala Bappenas Sebut Grand Design Kementerian P2MI Tepat
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, Rachmat Pambudy, memberikan apresiasi tinggi terhadap grand design dan peta jalan (roadmap) yang dipaparkan oleh Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Mukhtarudin.
Rachmat menilai program-program yang disiapkan Kementerian P2MI sudah sangat lengkap, komprehensif, dan berada pada jalur yang tepat untuk menjawab arahan Presiden Prabowo Subianto, khususnya dalam meningkatkan kualitas serta kapasitas Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI).
Sejalan dengan Arahan Presiden dan Amanat UUD 1945
Dalam tanggapannya, Kepala Bappenas menegaskan bahwa fokus Kementerian P2MI dalam memperkuat perlindungan hulu-hilir mulai dari sebelum keberangkatan, selama bekerja, hingga setelah purna-penempatan sudah sejalan dengan komitmen kepala negara.
Lebih jauh lagi, ia mengaitkan esensi pelindungan ini dengan nilai-nilai luhur konstitusi negara.
“Apa yang dipaparkan Pak Mukhtarudin ini sejalan dengan Pembukaan UUD 1945. Kita harus ingat bahwa setiap warga negara yang berada di luar negeri adalah Duta Indonesia. Kita memang memiliki Duta Besar secara formal, tetapi siapapun warga negara kita yang ada di luar negeri, mereka adalah duta bangsa,” ujar Rachmat Pambudy.
Rachmat menegaskan bahwa kualitas perlindungan dan pembekalan kompetensi bagi pekerja migran menjadi sangat krusial karena profil mereka di luar negeri akan langsung mencerminkan kualitas manusia Indonesia di mata dunia.
“Oleh karena itu, pekerja migran bukan hanya harus dilindungi, tetapi penampilan dan kapasitas mereka juga harus mencerminkan kualitas terbaik orang Indonesia,” imbuhnya.
Bappenas Siap Berikan Dukungan Penuh
Menanggapi berbagai program strategis yang telah berjalan seperti pembentukan Migrant Center, integrasi vokasi, hingga program Quick Win SMK Global, Rachmat menyatakan bahwa Bappenas siap memperkuat kerja sama dan memberikan dukungan penuh dari sisi perencanaan dan penganggaran nasional.
Sebagai lembaga yang mengawal perencanaan pembangunan, Bappenas berkomitmen untuk menyokong penuh ekosistem yang tengah dibangun oleh Kementerian P2MI agar dampaknya dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat.
“Kami dari Bappenas, dalam rangka kerja sama yang lebih baik lagi, pada prinsipnya pasti akan membantu. Tugas kami di sini adalah mendukung penuh kementerian dan lembaga. Kami percaya bahwa perencanaan yang baik, jika dieksekusi dengan baik, maka manfaatnya akan dirasakan dengan baik pula oleh seluruh masyarakat,” pungkas Rachmat. (*)
