Koranindopos.com, JAKARTA – Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat meminta pemerintah segera melakukan pembenahan mendasar terhadap Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) guna mengatasi fenomena semakin banyaknya sekolah dasar negeri (SDN) yang sepi peminat di berbagai daerah.
Menurut Lestari, perbaikan SPMB harus dilakukan dengan mengedepankan pemanfaatan data yang akurat agar kebijakan pendidikan mampu menyesuaikan antara daya tampung sekolah, kondisi demografi, dan kebutuhan masyarakat.
“Perencanaan yang asimetris ini harus segera dibenahi. Jangan sampai pembangunan fisik sekolah tidak lagi sejalan dengan realitas demografis dan minat masyarakat,” kata Lestari, yang akrab disapa Rerie, dalam keterangan tertulis, Selasa (21/7).
Anggota Komisi X DPR RI itu menilai sistem penerimaan murid baru harus lebih adaptif terhadap perubahan jumlah penduduk usia sekolah maupun pergeseran pilihan masyarakat terhadap layanan pendidikan.
Menurutnya, penataan jaringan sekolah dasar negeri tidak lagi dapat dilakukan secara parsial, melainkan harus berbasis data yang komprehensif dan terintegrasi.
Rerie menyoroti data Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang menunjukkan jumlah siswa sekolah dasar terus mengalami penurunan dalam lebih dari satu dekade terakhir.
Jumlah murid SD tercatat turun dari sekitar 27,58 juta pada tahun ajaran 2011/2012 menjadi sekitar 23,9 juta pada 2024. Di sisi lain, jumlah sekolah dasar justru meningkat dari 61.566 unit pada 2003 menjadi 72.470 unit pada 2024.
Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara kapasitas sekolah dengan jumlah peserta didik yang harus segera diantisipasi melalui perencanaan pendidikan yang lebih akurat.
Fenomena sepinya peminat SD negeri juga terjadi di sejumlah daerah.
Di Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, dari 470 SD negeri, rata-rata hanya menerima 13 hingga 14 murid baru, bahkan terdapat sekolah yang sama sekali tidak memperoleh pendaftar.
Sementara itu, di Kota Malang, sebanyak 62 dari 195 SD negeri tidak mampu memenuhi kuota penerimaan dengan total 2.285 bangku kosong atau sekitar 27,46 persen dari daya tampung yang tersedia.
Kondisi serupa juga terjadi di Kabupaten Bangli, Bali, di mana sejumlah SD negeri hanya menerima tiga hingga enam siswa baru. Di Kota Solo, Jawa Tengah, tercatat masih terdapat 1.144 bangku kosong pada jenjang sekolah dasar.
Selain faktor demografi, Rerie menilai perubahan preferensi masyarakat terhadap layanan pendidikan juga menjadi tantangan yang harus direspons pemerintah.
Dalam satu dekade terakhir, jumlah siswa SD negeri terus menurun, sementara jumlah siswa sekolah dasar swasta justru mengalami peningkatan.
“Ini indikasi jelas bahwa orang tua mencari layanan pendidikan yang lebih responsif. Sekolah negeri wajib meningkatkan mutu,” tegasnya.
Karena itu, Rerie mendorong pemerintah menyusun peta jalan pendidikan berbasis data kependudukan yang akurat untuk menentukan kebutuhan pembangunan maupun penataan sekolah di setiap wilayah.
Ia juga meminta penguatan koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah agar kebijakan pendidikan dapat diterapkan secara tepat sasaran.
“Data sudah berbicara. Sekarang saatnya bertindak nyata. Perbaiki sistem Penerimaan Murid Baru mulai dari akar masalahnya agar setiap anak Indonesia mendapatkan akses pendidikan yang adil dan bermutu,” pungkas Rerie. (hai)
