JAKARTA, koranindopos.com – Kocok ulang Kabinet Indonesia Maju tengah mengemuka ke publik. Kabarnya, langkah tersebut dilakukan Presiden Joko Widodo karena alasan koordinasi antarkementerian yang tidak sinkron.
Banyak pihak yang mulai menerka-nerka recana reshuffle tersebut. Salah seorangnya Bhima Yudhistira, Ekonom dan Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios). Dia mengatakan, koordinasi yang tidak sinkron antarkementerian. Misalnya dalam penanganan minyak goreng yang belum usai dengan gonta ganti kebijakan.
Kemudian, persoalan jatah Pertalite dan solar bagi masyarakat tak mampu yang menggunakan aplikasi My Pertamina, padahal pemerintah memiliki data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS).
”Nah ini kan artinya ada ketidakpercayaan sama Kementerian Sosial, masalah data saja belum selesai sampai sekarang,” kata Bhima dalam diskusi virtual pada Sabtu (11/6/2022).
Alasan lain, melihat pada tantangan ekonomi yang semakin kompleks, meski kasus Covid-19 mulai turun. Kondisi ekonomi saat ini membutuhkan sosok-sosok baru yang kompeten dan kompatibel.
Kemudian jelang tahun politik 2024, saat ini suhu politik mulai memanas. Bhima berharap Jokowi mulai melihat bagaimana para menteri bisa membagi waktu antara politik dengan kerja.
”Karena yang dikhawatirkan kalau dari persepsi ekonomi adalah menteri yang kemudian terlalu fokus soal elektoral, maka dia enggak akan fokus untuk membagi terhadap kinerja yang memang menjadi PR utamanya,” ungkap Bhima.
Kemudian, fungsi Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan yang multi sektor, juga dinilai publik cukup menjadi alasan pemerintah untuk menghapus kementerian teknis.
”Publik jadi berpikir, pengusaha juga saya kira banyak yang berpikir jangan-jangan 34 pos kementerian itu terlalu banyak. Satu saja bisa meng-cover banyak sekali isu dan kebijakan ekonomi yang belum selesai,” ujar Bhima.
Sementara itu, politikus PDIP Masinton Pasaribu berpendapat, Reshuffle sejatinya diperlukan untuk evaluasi atas kinerja dan koordinasi di pemerintahan. Pun secara politik reshuffle juga sebagai upaya koreksi atas relasi politik yang ada seperti. Pasalnya, kabinet di pemerintahan tak hanya terdiri dari koalisi partai politik (parpol) tapi juga kalangan nonparpol.
”Saya lihat memang harus segera dilakukan reshuffle bukan hanya wacana tapi tindakan. Ini untuk tingkat kinerja kabinet ya, harus supaya fokus. Tapi jangan juga menteri yang masuk ga fokus lagi, malah manfaatkan buat kampanye,” terangnya.
Presiden Jokowi sendiri terus menuntut jajaran kabinet untuk memacu kinerja. Dia juga berharap agar sosok penggantinya nanti akan melanjutkan tongkat estafet pembangunan. Itu dia sampaikan dalam acara perayaan 50 tahun Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) di Plenary Hall, Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta pada Jumat (10/6/2022).
Jokowi awalnya merespons teriakan ‘lanjutkan’ yang disuarakan oleh Ketum HIPMI Mardani H Maming dan seruan dari Ketua Dewan Pembina Hipmi sekaligus Menteri Investasi Bahlil Lahadalia.
Jokowi meminta Hipmi hati-hati meneriakkan kata ‘lanjutkan’ sebab saat ini merupakan tahun politik. Jokowi tak mau hal itu menjadi polemik. Jokowi lantas menceritakan saat Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mengembuskan usulan perpanjangan masa jabatan presiden. Isu itu lantas memantik demo besar-besaran.
”Pertama menyampaikan Pak Mantan Ketua Hipmi, Pak Menteri Investasi. Karena alasan ini… ini… ini…, lanjutkan. Besoknya, nggak ada sehari, saya didemo besar-besaran. Lho yang ngomong bukan saya, yang didemo saya. Demo dong Pak Bahlil,” ujar Jokowi. (msn/dtn/mmr)
