koranindopos.com – Papua, Berbagai kejadian yang terjadi di Papua sering kali menimbulkan ketakutan dan keresahan di kalangan masyarakat setempat. Aksi-aksi yang dilakukan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) terus menjadi sumber masalah yang berkelanjutan.
Baru-baru ini, aksi KKB kembali menjadi sorotan setelah mereka membakar sebuah sekolah dan kios-kios yang digunakan oleh masyarakat untuk usaha. KKB mengklaim bahwa tempat-tempat tersebut merupakan lokasi yang digunakan oleh TNI-Polri untuk menyimpan senjata api dan amunisi.
“Kami mengetahui bahwa kios-kios itu kebanyakan dikelola agen-agen tentara dan polisi,” ungkap juru bicara Manajemen Markas Pusat Komando Nasional Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) Sebby Sambom.
Sebby menuding bahwa pengelola kios-kios tersebut sering kali menyimpan senjata api berupa pistol dan senjata lainnya, serta berperan sebagai informan bagi aparat TNI-Polri. Ia juga menyatakan bahwa kelompok sipil bersenjata telah mengumumkan daerah tersebut sebagai wilayah perang, di mana siapa pun tidak diperbolehkan menempatinya.
Menanggapi klaim Sebby Sambom, masyarakat sipil yang terkena dampak ulah KKB justru meminta perlindungan dari TNI-Polri. Mereka menginginkan keamanan yang lebih baik untuk melindungi diri mereka dari aksi-aksi KKB yang semakin meresahkan.
“Klaim bahwa kios-kios yang dibakar merupakan tempat penyimpanan senjata api dan amunisi milik aparat keamanan tidak sesuai dengan kenyataan. Jika benar demikian, seharusnya ada perlawanan saat pembakaran terjadi,” ujar seorang warga yang enggan disebutkan namanya.
Klaim Sebby Sambom bahwa kios-kios yang dibakar adalah tempat penyimpanan senjata api dan amunisi terus menjadi pernyataan yang diulang-ulang di berbagai media setiap kali KKB selesai melakukan aksinya. Namun, masyarakat setempat merasa bahwa klaim tersebut tidak berdasar dan hanya digunakan sebagai alasan untuk melakukan tindakan kekerasan.
Perlawanan terhadap KKB dianggap sebagai langkah penting untuk memberikan kedamaian di Tanah Papua. Aparat keamanan diharapkan dapat terus meningkatkan upaya perlindungan terhadap warga sipil yang menjadi korban kekerasan KKB.
Aparat keamanan, bersama dengan pemerintah daerah dan pusat, terus berupaya untuk mencari solusi damai atas konflik yang terjadi di Papua. Perlindungan terhadap warga sipil dan penindakan tegas terhadap kelompok-kelompok yang melakukan kekerasan menjadi prioritas utama dalam menjaga keamanan dan kedamaian di wilayah tersebut.
Kejadian terbaru ini menjadi pengingat akan pentingnya kerjasama semua pihak dalam menciptakan situasi yang aman dan kondusif bagi masyarakat Papua.(hai)