koranindopos.com – Jakarta. Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Kurniasih Mufidayati, menilai laporan mengenai sekitar 700.000 anak putus sekolah di Tanah Papua sebagai alarm serius atas persoalan pendidikan yang selama ini belum tertangani secara menyeluruh.
Kurniasih meminta laporan yang disampaikan Menteri Dalam Negeri, yang bersumber dari Bupati Manokwari, segera diverifikasi secara faktual agar sesuai dengan kondisi riil di lapangan.
“Mendengar angka 700.000 anak di Papua tidak bersekolah, hati saya sangat teriris. Mereka adalah pemilik masa depan bangsa, tetapi hak konstitusionalnya terabaikan. Data ini harus segera dicek agar penanganannya tepat,” ujar Kurniasih dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (20/12/2025).
Menurutnya, persoalan utama terletak pada ketidaksinkronan data antara Badan Pusat Statistik (BPS) dan sistem Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Disparitas Angka Partisipasi Murni (APM) antara wilayah perkotaan dan kawasan pegunungan di Papua masih tinggi, diperparah oleh keterbatasan jaringan internet dan minimnya operator sekolah.
Akibatnya, banyak anak tidak tercatat dalam sistem dan kehilangan akses terhadap bantuan pendidikan, seperti Kartu Indonesia Pintar (KIP). Kurniasih menegaskan perlunya validasi langsung di lapangan dengan melibatkan tokoh adat dan gereja agar data yang digunakan benar-benar akurat.
“Validasi fisik di lapangan mutlak diperlukan. Jangan sampai anggaran pendidikan besar habis untuk urusan administratif, sementara anak-anak justru tidak bersekolah,” tegas politisi Fraksi PKS tersebut.
Selain persoalan data, Kurniasih menyoroti tantangan geografis Papua yang menjadi penyebab ketimpangan akses pendidikan. Ia mendorong penguatan sekolah berpola asrama sebagai solusi untuk menjangkau wilayah terpencil dengan akses transportasi terbatas.
Ia juga menekankan pentingnya jaminan keamanan dan kesejahteraan bagi tenaga pendidik di wilayah rawan. Menurutnya, upaya menurunkan angka putus sekolah tidak akan berhasil tanpa perlindungan memadai bagi para guru.
“Negara tidak boleh absen. Kita memiliki tanggung jawab untuk memastikan anak-anak Papua mendapatkan pendidikan yang setara dengan daerah lain. Pendidikan adalah kunci menghadirkan perdamaian dan kesejahteraan berkelanjutan di Tanah Papua,” pungkasnya. (hai)
