koranindopos.com, Jakarta – Anggota Komisi XI DPR RI, Ecky Awal Mucharam, mengungkapkan kekhawatirannya terkait penurunan penerimaan negara akibat anjloknya harga komoditas. Menurutnya, jika kondisi ini terus berlangsung, beban utang negara akan terus bertambah. Ecky merinci bahwa saat ini, utang pemerintah sudah mencapai sekitar Rp8.262 triliun, dengan peningkatan lebih dari Rp5.000 triliun sejak 2014.
“Jika proyek-proyek mercusuar terus berjalan, dan penerimaan terus merosot karena komoditas mulai menurun, maka beban utang akan terus bertambah. Bahkan, untuk pembayaran bunga saja pada 2024 sudah mencapai 15 persen dari total belanja negara. Saya khawatir bukan hanya soal utang yang terus meningkat, namun juga persoalan crowding out dana publik,” jelas Ecky dalam keterangan tertulis kepada Parlementaria, di Jakarta, Selasa (2/7/2024).
Ecky juga menyoroti dampak dari sentimen suku bunga The Fed yang dapat meningkatkan tingkat yield Surat Berharga Negara (SBN). Menurutnya, hal ini akan berdampak pada peningkatan beban bunga pada masa yang akan datang. “Sentimen suku bunga The Fed akan memiliki konsekuensi pada peningkatan tingkat yield SBN. Hal ini akan berdampak pada peningkatan beban bunga di masa yang akan datang,” tambahnya.
Untuk mengatasi masalah ini, Ecky mendorong pemerintah untuk lebih bijaksana dalam belanja negara dengan menghentikan pengeluaran yang tidak perlu, seperti proyek-proyek mercusuar yang bukan prioritas.
“Berikutnya, pertebal bantalan sosial bagi masyarakat miskin dan rentan. Kenaikan harga pangan, energi, dan listrik punya dampak instan dalam memukul masyarakat miskin dan mereka yang rentan untuk jatuh dalam jurang kemiskinan,” ujarnya.
Ecky menegaskan bahwa prioritas fiskal secara total harus dialokasikan untuk membantu masyarakat miskin dan rentan. Anggaran belanja sosial perlu ditambah, terutama untuk subsidi upah dan bantuan langsung bagi buruh dan pekerja informal di sektor pertanian. Di tengah gejolak harga pangan, bantalan tersebut menjadi sangat penting.
“Sebab, kenaikan harga yang terjadi, di satu sisi, tidak dapat diikuti oleh peningkatan pendapatan. Hasil hitungan dengan menggunakan data mikro Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) menunjukkan bahwa rata-rata pendapatan tenaga kerja tumbuh hanya sekitar 1,7 persen pada tahun. Peningkatan ini tidak mampu mengimbangi inflasi yang ada,” tutup Anggota DPR RI dari Dapil Jawa Barat III ini.
Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan beban utang negara dapat ditekan dan kesejahteraan masyarakat, terutama yang miskin dan rentan, dapat lebih terjamin di tengah tantangan ekonomi global yang semakin kompleks. (hai)
