Koranindopos.com, JAKARTA – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang telah disalurkan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) mencapai Rp 101,1 triliun. Menurut Purbaya, APBN dioptimalkan untuk menjalankan tiga fungsi utama, yakni sebagai shock absorber , agent of development, dan pelindung masyarakat miskin. Selain itu, APBN berperan menjaga daya beli masyarakat melalui berbagai program subsidi.
“Sebagai agent of development, APBN diarahkan untuk mengakselerasi pelaksanaan program prioritas termasuk program MBG yang telah merealisasikan anggaran sebesar Rp 101,1 triliun untuk 63,13 juta penerima manfaat,”kata Purbaya dalam konferensi pers hasil rapat berkala KSSK, di Kantor LPS, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Senin (3/8/2026).
Selain MBG, pemerintah juga mengalokasikan anggaran Rp 13,1 triliun untuk pembangunan Sekolah Rakyat yang mencakup 104 sekolah permanen. Di sisi perlindungan sosial, Purbaya mengatakan pemerintah tetap melanjutkan berbagai program bantuan bagi masyarakat miskin dan rentan. “Fungsi perlindungan sosial masyarakat miskin dan rentan juga terus dijalankan melalui berbagai program seperti PKH, Kartu Sembako, dan PIP dengan realisasi masing-masing mencapai Rp 14,5 triliun, Rp 19,7 triliun, dan Rp 8,8 triliun,” kata Purbaya.
Purbaya juga memaparkan, realisasi APBN hingga akhir triwulan II 2026. Pendapatan negara tercatat mencapai Rp 1.459,4 triliun atau tumbuh 21,4 persen secara tahunan (year on year/yoy). Dari sisi perpajakan, penerimaan mencapai Rp 1.035,7 triliun atau meningkat 24,6% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Kenaikan tersebut didorong oleh membaiknya kondisi ekonomi, dampak positif implementasi sistem Coretax, serta upaya intensifikasi dan ekstensifikasi perpajakan.
Sementara itu, penerimaan kepabeanan dan cukai mencapai Rp 152 triliun atau tumbuh 3,4 persen secara tahunan. Adapun penerimaan negara bukan pajak (PNBP) terealisasi sebesar Rp 271 triliun atau meningkat 21,6 persen. Di sisi belanja, realisasi belanja negara mencapai Rp 1.656 triliun atau tumbuh 17,8 persen hingga akhir triwulan II 2026. Belanja pemerintah pusat sendiri tercatat sebesar Rp 1.298,6 triliun atau meningkat 29,4 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
“Realisasi belanja pemerintah pusat mencapai Rp 1.298,6 triliun atau tumbuh sebesar 29,4 persen year on year. Realisasi belanja dipengaruhi antara lain oleh pelaksanaan program MBG, penyaluran bansos, pembangunan infrastruktur, pembayaran THR dan gaji ke-13, pembayaran manfaat pensiun serta pembayaran subsidi dan kompensasi BBM dan listrik,” tutur Purbaya. (dtk/mmr)
