koranindopos.com – Jakarta. Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI, Amin AK, menegaskan bahwa kunjungan kerja BAKN ke Batam, Kepulauan Riau, merupakan bagian dari upaya menindaklanjuti temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) periode 2021–2024. Hal itu disampaikan Amin setelah pertemuan dengan jajaran Direksi PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, Senin (1/12/2025).
Amin menjelaskan bahwa secara struktural KUR bukan merupakan core business BNI. Namun sebagai bagian dari Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), BNI memperoleh mandat untuk menyalurkan KUR dalam jumlah yang signifikan. Pada tahun 2024, bank tersebut tercatat menerima alokasi KUR sebesar Rp10 triliun.
“Karena BNI adalah bank Himbara yang diberikan kepercayaan oleh pemerintah untuk menyalurkan KUR melalui berbagai program, maka kami berharap ini dikelola dengan sebaik-baiknya dan menjadi bagian dari bisnisnya BNI,” ujar politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut.
Dalam kesempatan itu, Amin menekankan pentingnya dukungan pemerintah terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), mengingat peran vital sektor tersebut dalam perekonomian nasional. Saat ini jumlah UMKM di Indonesia mencapai 65 juta unit, berkontribusi lebih dari 60 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), serta menyerap hingga 97 persen tenaga kerja nasional.
“Bahkan saat krisis ekonomi global melanda, UMKM ini tetap bertahan. Karena itu pemerintah harus memiliki keberpihakan dan perhatian yang bagus kepada UMKM untuk pemberdayaan dan peningkatan kelasnya melalui dukungan KUR,” jelas Amin.
Ia berharap BNI dapat terus mengoptimalkan perannya sebagai penyalur KUR meskipun alokasinya termasuk yang terkecil di antara bank Himbara. Menurut Amin, sejumlah temuan BPK pada tahun-tahun sebelumnya terkait KUR di BNI muncul karena program tersebut bukan kompetensi inti bank tersebut.
Namun demikian, ia mengapresiasi adanya peningkatan signifikan dalam tata kelola penyaluran KUR BNI pada 2025. “Tahun ini, seandainya nanti diperiksa oleh BPK dan hasil auditnya keluar pada 2026, maka saya kira 90 persen dari temuan itu sudah tidak ada karena semua yang menjadi rekomendasi BPK sudah ditindaklanjuti dengan sebaik-baiknya,” pungkas Legislator asal Dapil Jawa Timur IV itu.
Dengan perbaikan tersebut, BAKN berharap penyaluran KUR dapat semakin efektif dalam memperkuat UMKM dan mendukung ketahanan perekonomian nasional. (hai)
