Koranindopos.com – JAKARTA — Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan Daerah Terpencil (BNPPDT), Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, mengupayakan pembangunan ikonik Tugu Titik Nol Kilometer Selatan Indonesia di Kabupaten Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur (NTT).
Pernyataan tersebut disampaikan Maruli saat melakukan peninjauan langsung ke lokasi titik nol selatan Indonesia pada Sabtu (24/10/2026).
Maruli menegaskan bahwa pembangunan simbolik negara di kawasan beranda terdepan harus berjalan beriringan dengan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat setempat, mulai dari aksesibilitas jalan hingga ketersediaan air bersih.
“Mudah-mudahan, nanti bersamaan dengan dibangunnya tugu ini, kita akan usahakan juga jalan, mungkin air bersih, dan lain sebagainya,” ujar Maruli dalam keterangan resminya, Minggu (25/10/2026).
Ia menargetkan pengerjaan fisik Tugu Titik Nol Kilometer Selatan Indonesia dapat mulai direalisasikan pada triwulan pertama atau kedua tahun 2027.
“Saya tidak akan terlalu muluk-muluk bicara. Tinggal Bapak Ibu doakan supaya semua ini betul-betul bisa terealisasi. Mudah-mudahan nanti tugu kita kerjakan, kira-kira di triwulan pertama atau kedua kita bisa mulai,” tegasnya.
Selain rencana pembangunan tugu batas negara, Maruli menaruh perhatian serius pada peningkatan konektivitas jalan dan jembatan antardesa di Rote Ndao. Salah satu yang menjadi fokus pembenahan adalah rencana pembangunan Jembatan Garuda yang menghubungkan Desa Dodaek dan Desa Tebole di Kecamatan Rote Selatan.
Maruli menyampaikan bahwa alokasi dukungan anggaran dari Presiden Prabowo Subianto juga diarahkan untuk mempercepat perbaikan jembatan-jembatan penghubung sederhana di berbagai daerah perbatasan.
“Kalau masih ada jembatan yang perlu di daerah sini, kasih tahu Dandim saja. Nanti kita segera perbaiki. Nanti dipetakan juga tentang air bersihnya,” instruksi Maruli kepada jajaran daerah.
Dalam rangkaian kunjungan kerja tersebut, Maruli memimpin dialog interaktif bersama masyarakat Kecamatan Rote Selatan guna menghimpun aspirasi serta mengidentifikasi prioritas pembangunan dari tingkat tapak.
Beberapa poin kebutuhan mendesak yang disampaikan oleh warga lokal meliputi:
-
Infrastruktur Jalan: Perbaikan dan peningkatan kualitas jalan desa.
-
Pertanian: Bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan).
-
Fasilitas Dasar: Pembuatan sumur bor untuk ketersediaan air bersih.
-
Konektivitas Digital: Perluasan akses jaringan internet di area terpencil.
Aspirasi masyarakat tersebut menjadi basis pemetaan bagi BNPPDT dalam merumuskan program prioritas kawasan perbatasan guna mendorong pemerataan ekonomi dan memperkuat konektivitas nasional.
Dalam peninjauan ini, Kepala BNPPDT didampingi oleh jajaran pejabat utama BNPPDT, di antaranya Sekretaris BNPPDT Makhruzi Rahman, Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara Nurdin, Deputi Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan Edi Nurhabad, serta Asisten Deputi Potensi Kawasan Perbatasan Darat Topri Daeng Balaw.(dhil/kmps)
