koranindopos.com – Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) menyatakan bahwa tingkat kerawanan dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 diperkirakan lebih tinggi dibandingkan dengan Pemilu Presiden (Pilpres) dan Pemilu Legislatif (Pileg). Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja, mengungkapkan bahwa salah satu penyebab utama meningkatnya kerawanan adalah beragamnya isu yang berkembang di setiap daerah.
Menurut Rahmat Bagja, Pilkada serentak 2024 akan digelar di 37 provinsi dan 508 kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Sementara, dinamika yang muncul pada Pilpres dan Pileg bersifat nasional, sehingga cenderung satu arah. “Keragaman isu itu lebih banyak di Pilkada. Kenapa? Karena di Pilkada, di masing-masing daerah pertarungannya berkompetisi di tingkat lokal,” jelas Ketua Bawaslu.
Rahmat Bagja menekankan bahwa salah satu isu yang kerap muncul dalam Pilkada adalah sentimen putra daerah versus non-putra daerah, yang dapat memicu ketegangan di masyarakat. Isu-isu semacam ini sering kali menyulut perdebatan sengit di tingkat lokal, menciptakan dinamika politik yang lebih kompleks dibandingkan dengan Pilpres atau Pileg.
Selain itu, Pilkada di berbagai daerah juga sering kali diwarnai oleh penyebaran informasi hoaks yang menyasar isu Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan (SARA). Menurut Bawaslu, hoaks yang menyangkut SARA memiliki potensi besar untuk memecah belah masyarakat dan memperburuk situasi di lapangan, sehingga meningkatkan risiko terjadinya konflik.
Untuk mengantisipasi potensi kerawanan ini, Bawaslu mengimbau seluruh jajarannya di semua tingkatan untuk tetap waspada dan siap menghadapi berbagai kemungkinan. “Jajaran di semua tingkatan diminta untuk waspada dan siap menghadapi berbagai kemungkinan kerawanan,” tegas Rahmat Bagja.
Dengan tingginya potensi kerawanan ini, Bawaslu berkomitmen untuk mengawal jalannya Pilkada 2024 dengan lebih ketat, serta terus bekerja sama dengan berbagai pihak guna menciptakan pemilu yang aman, adil, dan damai. (hai)
