DENPASAR, koranindopos.com – Korupsi hingga kini masih menjadi penyakit serius di lembaga pemerintahan, baik pusat maupun daerah. Karena itu, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) berkomitmen kuat untuk menciptakan sistem birokrasi yang transparan, akuntabilitas, serta bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Salah satu langkah yang dijalankan untuk mewujudkan hal tersebut adalah mendorong pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) serta Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di seluruh satuan kerja (satker) yang ada.
Inspektur Jenderal Kemenperin Masrokhan menyatakan, Kemenperin telah menjalankan serangkaian langkah strategis dalam membangun Zona Integritas untuk mewujudkan perubahan menuju good and clean governance. Langkah tersebut telah dilakukan sejak 2015 lalu. Pada 2021, pihaknya telah mengusulkan sebanyak 14 satuan kerja (satker) di lingkungan Kemenperin kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) untuk memperoleh predikat WBBM dan 17 satuan kerja untuk mendapatkan predikat WBK. “Hal ini sesuai dengan arahan Bapak Menteri Perindustrian (Menperin), Agus Gumiwang Kartasasmita,” tegas Masrokhan, Senin (31/1).
Menurut Masrokhan, Menperin selalu menekankan komitmen untuk memperbaiki jajaran birokrasi yang bersih, produktif dan akuntabel. Salah satu satker yang diusulkan adalah Balai Diklat Industri (BDI) Denpasar. “Beberapa waktu lalu, kami melakukan kunjungan kerja di BDI Denpasar. Kunjungan ini dalam rangka pembinaan dan pengawalan pembangunan Zona Integritas di satuan kerja Kemenperin yang ada di Bali,” ujarnya. Dalam kunjungannya, Masrokhan menyampaikan bahwa BDI Denpasar menjadi salah satu representatif Kemenperin di wilayah Bali dan sekitarnya untuk meningkatkan kinerja, komitmen, inovasi, dan kolaborasi dengan semua pihak.
“Selain itu, BDI Denpasar perlu terus meningkatkan inovasi-inovasinya dalam memberikan pelayanan publik, agar kehadirannya dapat memberikan nilai tambah yang lebih luas kepada masyarakat,” harap Masrokhan. Dia juga mengapresiasi capaian BDI Denpasar yang telah berhasil menunjukkan komitmen serta kesungguhan dalam mengimplementasikan pembangunan Zona Integritas dalam wujud nyata di lapangan, sehingga dapat meraih predikat WBK pada akhir tahun 2021 yang lalu. Dia optimistis apabila terus meningkatkan inovasi-inovasi layanan publiknya, BDI Denpasar akan dapat meraih predikat WBBM di masa mendatang.
Kepala BDI Denpasar Zya Labiba menyatakan, pihaknya berkomitmen mewujudkan Zona Integritas menuju WBBM. Berbagai upaya telah dilakukan, seperti penggunaan integrated barcode system pada layanan diklat, layanan pengaduan dan pelaporan gratifikasi secara online, layanan BIKIN Makerspace untuk wadah para maker kriya dalam berkarya dan berkolaborasi. “Kami juga buka layanan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) BDI Denpasar dalam bidang animasi, serta Inkubator Bisnis (Inbis) Tohpati yang telah menjadi rujukan berbagai instansi,” tutur Zya.(hai)
