koranindopos.com , JAKARTA – Pemerintah resmi memperkenalkan Danantara sebagai model baru pengelolaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Dengan nilai aset mencapai sekitar US$900 miliar atau setara Rp14.700 triliun, superholding ini digadang-gadang menjadi motor utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen.
Danantara mengonsolidasikan sejumlah BUMN besar seperti Bank Mandiri, Bank Rakyat Indonesia, PLN, dan Pertamina dalam satu kendali investasi yang lebih modern dan fleksibel.
Gagasan ini menjadi sorotan dalam debat publik bertajuk “Pro Kontra Model Pengelolaan BUMN pada Era Ekonomi Baru” yang digelar oleh Nagara Institute di Hotel Claro Makassar. Mayoritas pakar yang hadir menilai langkah tersebut sebagai lompatan strategis dalam pengelolaan aset negara.
Mantan Ketua KPPU, Syarkawi Rauf, menilai kehadiran Danantara mengakhiri pola lama pengelolaan BUMN yang dinilai terlalu kaku.
“BUMN masa lalu aturannya terlalu rigid. Kini diberikan fleksibilitas yang jauh lebih besar,” ujarnya.
Menurutnya, sebagai sovereign wealth fund, Danantara memungkinkan pengelolaan aset dalam skala besar secara lebih gesit dan adaptif. Fleksibilitas ini dinilai penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang merata hingga ke daerah.
Ia juga menyoroti kebutuhan investasi nasional yang sangat besar. Dengan target pertumbuhan ekonomi 8 persen dan rasio ICOR sekitar 6,33, Indonesia diperkirakan membutuhkan investasi hingga US$650 miliar atau sekitar Rp10.400 triliun.
“Danantara hadir sebagai solusi untuk menjembatani kebutuhan pendanaan sekaligus mengoptimalkan aset BUMN,” tegasnya.
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unhas, Mursalim Nohong, menilai konsolidasi aset melalui Danantara justru akan meningkatkan efisiensi dan pengawasan.
“Selama ini aset tersebar dan tumpang tindih. Dengan Danantara, tanggung jawab menjadi lebih terpusat,” ujarnya.
Sementara itu, akademisi hukum Aminuddin Ilmar menegaskan bahwa fleksibilitas yang diberikan tetap diimbangi dengan mekanisme akuntabilitas.
“Danantara tetap berada dalam pengawasan audit dan DPR. Struktur yang lebih ramping justru membuat pengawasan lebih tajam,” katanya.
Direktur Nagara Institute, Akbar Faizal, menyebut Danantara sebagai simbol keseriusan Indonesia untuk bersaing di tingkat global.
“Ini bukan sekadar superholding, tetapi pernyataan bahwa Indonesia siap melompat menjadi ekonomi berdaya saing tinggi,” ujarnya.
Diskusi tersebut juga dihadiri sejumlah pakar seperti Awalil Rizky, Wijayanto Samirin, serta Andi Nur Bau Massepe.
Meski masih terdapat sejumlah catatan kritis, mayoritas peserta debat menunjukkan optimisme bahwa Danantara, jika dikelola secara transparan dan profesional, berpotensi menjadi pintu masuk menuju Indonesia yang lebih maju dan sejahtera. (hai)
