Koranindopos.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menegaskan perlunya perubahan mendasar dalam tata kelola ekonomi nasional saat menyampaikan pidato pada Rapat Paripurna DPR RI di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Rabu (20/5/2026).
Dalam pidatonya, Presiden menyoroti besarnya potensi kekayaan Indonesia yang dinilai belum sepenuhnya menghadirkan kesejahteraan bagi rakyat.
Menurut Prabowo, Indonesia memiliki modal besar untuk menjadi negara maju dan makmur, mulai dari posisi geografis yang strategis, kekayaan sumber daya alam, hingga bonus demografi yang dimiliki bangsa Indonesia.
“Saudara-saudara sekalian, kita sesungguhnya memiliki modal yang sangat kuat untuk mewujudkan cita-cita dan harapan ini. Posisi geografis kita sangat strategis. Puluhan persen perdagangan dunia melalui perairan kita,” ujar Presiden.
Kepala Negara juga menekankan pentingnya menjaga kedaulatan nasional, khususnya di sektor maritim. Ia menyoroti maraknya praktik pencurian sumber daya laut oleh kapal asing di perairan Indonesia.
“Tiap malam puluhan ribu kapal berbendera asing mengambil kekayaan kita secara ilegal, secara tidak sah. Harus kita tegakkan kedaulatan kita di lautan kita sendiri,” tegasnya.
Dalam pidatonya, Presiden Prabowo turut memaparkan besarnya kontribusi komoditas strategis Indonesia terhadap devisa negara. Ia menyebut Indonesia sebagai eksportir terbesar minyak kelapa sawit dan batu bara di dunia, serta kini menjadi eksportir terbesar ferro alloy atau paduan besi.
Presiden menjelaskan, devisa ekspor minyak kelapa sawit Indonesia mencapai 23 miliar dolar AS atau setara Rp391 triliun pada 2025. Sementara ekspor batu bara menghasilkan devisa sebesar 30 miliar dolar AS atau sekitar Rp510 triliun pada periode yang sama.
Meski demikian, Presiden menilai kapasitas fiskal Indonesia masih tertinggal dibanding sejumlah negara lain, termasuk negara-negara G20 dan negara tetangga di kawasan Asia Tenggara.
“Kita harus introspeksi dan sadar, dan berani bertanya kenapa kita tidak bisa mengelola ekonomi kita sehingga pendapatan negara kita bisa setara dengan negara-negara seperti Filipina, Meksiko,” ujarnya.
Prabowo juga mempertanyakan kondisi ekonomi nasional yang dinilai tidak sejalan dengan capaian pertumbuhan ekonomi dalam beberapa tahun terakhir. Menurutnya, meskipun ekonomi Indonesia tumbuh sekitar 35 persen dalam tujuh tahun terakhir, kondisi kelas menengah justru mengalami penurunan dan angka kemiskinan meningkat.
“Bagaimana bisa pertumbuhan 35 persen tapi kelas menengah menurun, kemiskinan meningkat,” kata Presiden di hadapan anggota DPR RI dan para tamu undangan.
Presiden menilai kondisi tersebut menunjukkan adanya persoalan sistemik dalam pengelolaan ekonomi nasional. Ia menyoroti praktik under-invoicing, transfer pricing, hingga penyelundupan yang disebut telah menyebabkan aliran keluar kekayaan nasional selama puluhan tahun.
“Kita harus berani mengatakan yang merah, merah, yang putih, putih. Kita harus berani mengatakan apa adanya. Kita harus perbaiki lembaga-lembaga pemerintah kita,” tegasnya.
Selain itu, Presiden juga menyoroti penentuan harga komoditas strategis Indonesia yang masih bergantung pada negara lain. Ia menegaskan Indonesia harus memiliki kedaulatan dalam menentukan harga komoditas seperti kelapa sawit, nikel, emas, dan hasil tambang lainnya.
“Saya tidak mau kelapa sawit kita harganya ditentukan oleh bangsa lain. Kita tentukan harga kita,” ujar Prabowo.
Pidato tersebut menjadi penegasan arah kebijakan pemerintah dalam memperkuat kedaulatan nasional, baik di bidang ekonomi maupun pengelolaan sumber daya alam, agar kekayaan Indonesia dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat. (hai)
