koranindopos.com – Jakarta. Anggota Komisi V DPR RI Irine Yusiana Roba Putri mendorong Ditjen Perhubungan Darat dan Perkeretaapian Kementerian Perhubungan dan Pengelola Transportasi Jabodetabek untuk memprioritaskan pekerjaan transformasi ekonomi hijau, terutama dalam hal moda transportasi. (transportasi hijau) di perkotaan.
Tujuannya adalah untuk mencegah dan mengatasi krisis iklim yang sudah terjadi di Prancis, yang mengharuskan warganya beralih ke moda transportasi yang lebih ramah lingkungan, seperti kereta api di beberapa rute yang lebih pendek, untuk mengurangi emisi karbon.
Irene mengemukakan hal ini saat RDP Komisi V DPR RI dengan Ditjen Perhubungan Darat, Ditjen Perkeretaapian, dan Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek dengan agenda evaluasi pelaksanaan APBN 2022 dan membahas program kerja Tahun 2023 di Ruang Rapat Komisi V DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (1/2/2023). Turut hadir secara virtual Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat seluruh Indonesia dan Kepala Balai Teknik Perkeretaapian seluruh Indonesia.
“Baru-baru ini, di Perancis tengah krisis iklim sehingga mengeluarkan peraturan melarang warga negaranya menggunakan pesawat terbang dengan jarak tempuh kurang dari 3 jam dan mewajibkan warganya beralih ke moda transportasi yang lebih ramah lingkungan seperti kereta untuk beberapa rute jarak pendek demi mengurangi emisi karbon. Hal ini tentu menjadi kiblat yang baik bagi Indonesia yang telah menyetujui dan menyepakati ekonomi hijau sebagaimana diprioritaskan Presiden Jokowi,” ujar Irene.
Selain itu, Legislator Dapil Maluku Utara ini mengharapkan, transportasi seperti kereta api dan bus semakin ramah disabilitas serta ramah gender. “Saya adalah seorang ibu yang baru saja melahirkan dan tentu sangat kerepotan bagi saya ketika usia hamil 7 bulan naik peron kereta api atau pergi ke terminal dengan tanjakan. Nah, itu yang hamil saja membayangkannya susah, apalagi teman-teman disabilitas,” ungkap Irene.
Padahal, politisi dari Fraksi Perjuangan PDI itu mengatakan, pembangunan harus bersahabat dengan semua golongan. Selain itu, ukuran keberhasilan suatu negara bukanlah jumlah penduduk yang menggunakan transportasi pribadi. Namun, keberhasilan tersebut terlihat dari semakin banyaknya warga yang menggunakan transportasi umum.
“Oleh karena itu saya tegaskan kembali agar ke depan Ditjen Perhubungan Darat dan Ditjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan serta Otoritas Perhubungan Jabodetabek dapat mengarahkan anggaran dan kebijakan untuk menjawab tantangan dan semakin mengedepankan angkutan umum yang ramah gender,” khususnya untuk teman wanita dan penyandang disabilitas. Yang ingin saya sampaikan bersifat umum,” tutup Erin. (hai)
