Koranindopos.com, Jakarta – Pembahasan anggaran Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas) di Komisi X DPR RI tidak hanya menyoroti laporan keuangan tahun 2025, tetapi juga masa depan program literasi nasional. Sejumlah anggota dewan menilai dukungan anggaran perlu diperkuat agar berbagai program yang menyentuh masyarakat tetap berjalan.
Hal itu mengemuka dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi X DPR RI dan Perpusnas di Gedung DPR RI, Senayan, Kamis (16/7).
Dalam rapat tersebut, Kepala Perpusnas E. Aminudin Aziz memaparkan bahwa realisasi anggaran Perpusnas sepanjang 2025 mencapai Rp583,26 miliar atau 98,93 persen dari pagu efektif sebesar Rp589,59 miliar. Menurutnya, seluruh unit kerja berhasil menyerap anggaran lebih dari 98 persen.
“Kami bersyukur seluruh unit kerja mampu mengelola anggaran dengan baik. Penyerapan anggaran di setiap unit kerja tidak ada yang kurang dari 98 persen,” kata Aminudin.
Perpusnas juga kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan tahun 2025. Capaian tersebut menjadi kali kesepuluh secara berturut-turut.
Selain itu, nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) meningkat menjadi 72,43 dengan predikat BB atau Sangat Baik. Indeks Reformasi Birokrasi juga mencapai 85,81 dengan predikat A-.
Meski mencatat hasil positif, Perpusnas mengakui adanya penyesuaian anggaran pada 2026 yang berdampak pada beberapa program. Bantuan buku untuk perpustakaan desa, taman bacaan masyarakat, lembaga pemasyarakatan, puskesmas, hingga Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik untuk pembangunan perpustakaan daerah menjadi beberapa program yang terdampak.
Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian mengatakan Perpusnas tetap mampu menjaga kualitas layanan meski menghadapi keterbatasan anggaran. Namun, menurutnya kondisi tersebut perlu menjadi perhatian saat pembahasan anggaran berikutnya.
“Perpusnas tetap mampu menunjukkan dedikasi, inovasi, dan menjaga kualitas layanan di tengah keterbatasan anggaran. Dampak pengurangan anggaran terhadap capaian pembangunan literasi perlu menjadi perhatian dalam pembahasan anggaran berikutnya,” ujar Hetifah.
Dalam rapat, sejumlah anggota Komisi X juga menyampaikan pandangannya. Andi Muawiyah Ramly mengingatkan pentingnya dukungan dana untuk menjaga kelestarian naskah kuno. Karmila Sari meminta agar keberhasilan program diukur dari manfaat yang dirasakan masyarakat, bukan hanya besarnya penyerapan anggaran.
Sementara Ledia Hanifa Amaliah menilai kebutuhan anggaran harus disesuaikan dengan dampaknya terhadap peningkatan literasi nasional.
Menanggapi berbagai masukan tersebut, Aminudin mengatakan Perpusnas akan terus menjalankan program yang ada dengan memperkuat kerja sama bersama berbagai pihak.
“Semangat masyarakat yang memanfaatkan layanan Perpusnas dan para pegiat literasi menjadi penyemangat bagi kami untuk terus bekerja, meskipun anggaran mengalami penurunan,” ujarnya.
Untuk mendukung program yang tetap berjalan, Perpusnas memperluas kolaborasi dengan Kementerian Kebudayaan, komunitas pelestari naskah, lembaga filantropi, dan mitra internasional. Melalui kerja sama tersebut, pelestarian manuskrip di sejumlah daerah seperti Aceh, Sumatera Barat, dan Keraton Surakarta tetap dapat dilaksanakan.
Rapat ditutup dengan penerimaan laporan realisasi anggaran Perpusnas tahun 2025 oleh Komisi X DPR RI. DPR juga meminta Perpusnas terus meningkatkan tata kelola, mempertahankan opini WTP, serta memperkuat layanan perpustakaan dan program literasi di berbagai daerah. (BRG/Kul)
