koranindopos.com – Jakarta. Indonesia dinilai memiliki peluang besar untuk naik kelas dan menjadi negara maju. Namun, momentum hilirisasi sumber daya alam harus dimanfaatkan secara tepat dan diiringi dengan pembenahan kualitas sumber daya manusia (SDM) serta sistem penerimaan negara. Tanpa langkah tersebut, kekayaan alam Indonesia dikhawatirkan habis tanpa meninggalkan fondasi ekonomi yang kokoh bagi generasi mendatang.
Pandangan tersebut disampaikan Utusan Khusus Presiden Bidang Energi dan Iklim, Hashim Djojohadikusumo, dalam peluncuran buku Indonesia Naik Kelas karya Wakil Direktur Utama MIND ID, Dani Amrul Ichdan. Dalam kesempatan itu, Hashim menyampaikan apresiasi atas peluncuran buku yang mengangkat pentingnya hilirisasi sebagai strategi peningkatan nilai tambah ekonomi nasional.
Menurut Hashim, tema hilirisasi yang diangkat dalam buku tersebut sangat relevan dengan tantangan struktural yang saat ini dihadapi Indonesia. Ia menilai hilirisasi sumber daya alam—mulai dari mineral, sektor pertanian, hingga kekayaan laut seperti rumput laut dan padang lamun—merupakan langkah penting untuk memaksimalkan potensi ekonomi nasional.
Namun demikian, Hashim menegaskan bahwa hilirisasi tidak boleh berdiri sendiri tanpa diikuti pembangunan kualitas manusia. Menurutnya, peningkatan nilai tambah sumber daya alam harus berjalan seiring dengan penguatan kapasitas SDM Indonesia.
“Hilirisasi itu intinya menambah nilai tambah. Tapi selain sumber daya alam, ada sumber daya manusia, dan terus terang kualitas SDM kita masih tertinggal jauh,” ujar Hashim.
Ia menyoroti capaian Indonesia dalam berbagai peringkat pendidikan internasional, termasuk Programme for International Student Assessment (PISA), yang masih berada di posisi bawah. Kondisi ini dinilai menjadi indikator bahwa investasi besar di sektor pendidikan dan riset belum sepenuhnya efektif, meskipun alokasi anggaran pendidikan telah mencapai 20 persen dari APBN.
Hashim juga menyinggung rendahnya belanja riset dan pengembangan Indonesia yang masih sekitar 0,3 persen dari produk domestik bruto (PDB), jauh tertinggal dibandingkan negara-negara maju.
Dalam paparannya, Hashim membandingkan perjalanan ekonomi Indonesia dengan Korea Selatan. Berdasarkan data Bank Dunia, pada 1960 perekonomian Indonesia berada di atas Korea Selatan. Namun kini, pendapatan per kapita Indonesia hanya sekitar sepersepuluh dari negara tersebut.
“Korea Selatan hampir tidak punya sumber daya alam. Tapi manusianya unggul. Itu sebabnya mereka melompat jauh, sementara kita tertinggal,” katanya.
Selain kualitas SDM, Hashim juga menyoroti lemahnya sistem penerimaan negara. Ia menyebut rasio penerimaan pajak, royalti, dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) terhadap PDB Indonesia masih berada di kisaran 9–10 persen dan cenderung stagnan dalam satu dekade terakhir.
Padahal, menurutnya, peningkatan rasio penerimaan negara beberapa persen saja akan berdampak besar terhadap kekuatan fiskal nasional. “Enam persen kelihatannya kecil, tapi enam persen dari PDB itu sekitar Rp1.500 triliun. Dengan angka itu, Indonesia seharusnya tidak defisit, malah bisa surplus,” ujar Hashim.
Hashim juga mengungkapkan besarnya porsi ekonomi abu-abu atau aktivitas ekonomi yang tidak tercatat secara resmi. Berdasarkan estimasi Bank Dunia, sekitar 35 persen aktivitas ekonomi nasional masih berada di luar sistem formal akibat maraknya transaksi tunai tanpa pencatatan.
Untuk itu, ia menilai digitalisasi ekonomi dan sistem pembayaran menjadi langkah strategis guna menarik aktivitas ekonomi informal masuk ke dalam sistem resmi. Dengan perluasan basis pajak tersebut, penerimaan negara dapat ditingkatkan tanpa harus menaikkan tarif pajak.
Menurut Hashim, Indonesia sejatinya merupakan negara kaya dengan potensi ekonomi yang jauh lebih besar dibandingkan angka resmi yang tercatat saat ini. Jika tata kelola penerimaan negara, kualitas aparatur, dan sistem ekonomi nasional dapat dibenahi, Indonesia berpeluang menjadi negara dengan kondisi fiskal yang kuat dan berkelanjutan.
Dalam konteks tersebut, Hashim menilai buku Indonesia Naik Kelas sebagai pengingat bahwa hilirisasi bukan sekadar proyek ekonomi jangka pendek, melainkan bagian dari upaya menyeluruh membangun fondasi bangsa.
“Hilirisasi harus berjalan seiring dengan peningkatan kualitas manusia dan pembenahan sistem negara. Kalau itu dilakukan, Indonesia punya semua syarat untuk benar-benar naik kelas,” pungkasnya. (hai)
