Koranindopos.com, Jakarta – Indonesia terus mendorong diri menjadi pemain utama industri nikel dan kendaraan listrik dunia. Namun di tengah ambisi itu, muncul tantangan besar dari sisi hulu: pasokan bijih nikel yang dinilai belum mampu mengikuti ledakan kapasitas smelter dalam beberapa tahun terakhir.
Forum Industri Nikel Indonesia (FINI) menyebut kondisi ini sebagai ironi. Negara dengan cadangan nikel terbesar di dunia justru mencatatkan impor bijih nikel dalam jumlah signifikan. Situasi ini menjadi pengingat bahwa pembangunan hilirisasi perlu berjalan seimbang dengan penguatan suplai di sektor tambang.
Menurut data FINI, Indonesia memegang cadangan nikel sebesar 55 juta ton logam nikel, sekitar 45 persen dari cadangan global. Namun kebutuhan smelter yang terus meningkat membuat pasokan domestik tidak selalu mencukupi, sehingga impor dari Filipina pun terjadi.
Ketua Umum FINI, Arif Perdana Kusumah, menjelaskan bahwa persoalan pasokan semakin terasa sejak perubahan masa berlaku Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) dari tiga tahun menjadi satu tahun. Menurutnya, kebijakan ini mempersulit perencanaan tambang yang membutuhkan horizon lebih panjang.
“Ekosistem hilirisasi nikel adalah sistem yang kompleks. Ketika ratusan smelter terus bertambah, namun waktu perencanaan tambang justru dipersingkat, potensi supply shock di hulu semakin nyata,” jelas Arif.
Ia menyebut kondisi ini sebagai ironi besar bagi negara dengan cadangan nikel terbesar di dunia. “Sebuah ironi besar: negara superpower nikel dunia bergantung kepada negara dengan cadangan jauh lebih kecil. Ini adalah sinyal kritis bahwa laju pembangunan hilirisasi, yang sudah berada di jalur yang benar, perlu diimbangi dengan fondasi perencanaan pasokan di hulu yang solid dan berkelanjutan,” tegasnya.
Data yang dipaparkan FINI menunjukkan Indonesia mengimpor sekitar 10,4 juta ton bijih nikel dari Filipina pada 2024. Angkanya diperkirakan meningkat menjadi sekitar 15 juta ton pada 2025. Padahal cadangan nikel Filipina hanya sekitar 4 persen dari cadangan global. Selain karena pasokan dalam negeri yang ketat, impor juga terjadi untuk kebutuhan pencampuran (blending) tertentu dalam proses produksi.
Pertumbuhan smelter sendiri berlangsung sangat cepat. Produksi nikel kelas dua pada 2017 berada di kisaran 250 ribu ton. Pada 2024, kapasitasnya meningkat menjadi sekitar 1,8 juta ton, ditambah hampir 400 ribu ton nikel kelas satu. Kenaikan masif ini menjadikan Indonesia pemain penting dalam rantai pasok nikel global, tetapi juga memunculkan risiko bahan baku yang tidak stabil.
Jika kondisi pasokan tetap ketat, industri dinilai rentan terhadap sejumlah risiko, mulai dari kenaikan biaya produksi, terhentinya operasi smelter, hingga berkurangnya minat investasi baru. Dampaknya juga bisa menjalar ke sektor lain seperti pembiayaan dan industri pendukung.
Arif menilai pemerintah perlu memperkuat eksplorasi, meningkatkan kapasitas teknis penambangan, serta memberikan prioritas pengesahan RKAB bagi tambang yang terintegrasi dengan smelter.
“Tanpa perencanaan hulu yang solid, ironi impor bijih nikel akan terus menghantui ambisi besar Indonesia. Hilirisasi adalah peluang sejarah. Dan peluang itu hanya bisa dimenangkan bila Indonesia mampu memastikan satu hal: bahan baku untuk industrinya sendiri tidak boleh langka di negeri yang kaya nikel,” ujar Arif. (Brg/Kul)
