koranindopos.com – Jakarta, Indonesia siap memperkuat kemitraan strategis di sektor energi dengan Rusia, termasuk dengan perusahaan energi raksasa seperti Gazprom dan Rosneft, seiring posisinya sebagai anggota baru BRICS dan negara berpenduduk terbesar keempat di dunia.
Hal tersebut disampaikan Tenaga Ahli Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Satya Hangga Yudha Widya Putra, saat berbicara dalam forum internasional di St. Petersburg, Rusia, secara hybrid pada Jumat (10/10/2025).
“Indonesia terbuka untuk berkolaborasi dengan Rusia di semua area energi strategis, mulai dari penyediaan teknologi untuk penemuan gas raksasa hingga pengembangan energi nuklir dan proyek CCS/CCUS (Carbon Capture Storage/Carbon Capture Utilization and Storage),” ujar Satya Hangga, yang akrab disapa Hangga.
Menurutnya, kolaborasi tersebut merupakan bagian dari transformasi strategis energi Indonesia menuju net zero emission (NZE) 2060 serta memperkuat program hilirisasi di seluruh sektor sumber daya alam.
Meski memiliki sumber daya alam yang melimpah, Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan energi. Hangga mengungkapkan, produksi minyak mentah nasional terus menurun, sementara ketergantungan terhadap impor minyak dan LPG masih tinggi.
“Ketergantungan impor ini menimbulkan kerugian devisa hingga Rp523 triliun per tahun. Ini menegaskan urgensi agenda hilirisasi nasional,” jelasnya.
Namun demikian, Indonesia saat ini justru mengalami surplus gas alam dan masih berstatus eksportir gas. Untuk memperkuat pengelolaan sumber daya energi, pemerintah telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Hilirisasi Strategismelalui Keputusan Presiden No. 1 Tahun 2025, yang mengoordinasikan 26 komoditas vital termasuk migas, mineral, dan energi baru.
Satgas tersebut bertugas mempercepat hilirisasi, mengidentifikasi proyek prioritas, serta mendorong investasi strategis seperti potensi keterlibatan Rosneft dalam proyek Kilang Tuban.
“Isu energi bersifat multisektor dan membutuhkan kolaborasi lintas 14 kementerian, termasuk Kementerian Keuangan, Kementerian Lingkungan Hidup, hingga Kepolisian RI. Tidak bisa diselesaikan oleh satu kementerian saja,” tegas mantan anggota Komisi Energi DPR RI itu.
Dalam paparannya, Hangga menekankan bahwa transisi energi Indonesia berorientasi pada tiga pilar utama: aksesibilitas, keterjangkauan, dan keberlanjutan lingkungan.
Indonesia memiliki potensi energi terbarukan hingga 3.687 gigawatt (GW), namun baru dimanfaatkan 0,4 persensejauh ini. Pemerintah telah menyiapkan program biodiesel B40 pada 2025 dan B50 pada 2026 untuk memperluas pemanfaatan energi bersih berbasis sawit.
Selain itu, pemerintah menargetkan 15 proyek CCS/CCUS beroperasi sebelum 2030, dengan potensi penyimpanan CO₂ mencapai 25,5–68,2 miliar ton.
Sebagai bagian dari strategi jangka panjang menuju NZE 2060, Indonesia juga berencana mengembangkan energi nuklir berbasis reaktor modular kecil (Small Modular Reactor/SMR) yang sedang dipertimbangkan untuk dibangun di Kalimantan dan Sumatra.
“Kerja sama dengan Rusia menjadi langkah penting dalam memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus mempercepat transisi menuju masa depan energi yang bersih, efisien, dan berkelanjutan,” tutup Hangga. (hai/infopublik)
