koranindopos.com – Jakarta. Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo menegaskan bahwa Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perpol) Nomor 10 Tahun 2025 diterbitkan untuk memperjelas putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Ia memastikan bahwa penyusunan aturan tersebut telah melalui koordinasi dengan berbagai kementerian, lembaga, dan pemangku kepentingan terkait.
Hal itu disampaikan Kapolri menanggapi anggapan sebagian pihak yang menilai Polri mengangkangi putusan MK. Menurutnya, seluruh proses penyusunan Perpol telah dikonsultasikan secara menyeluruh sebelum akhirnya ditetapkan.
“Biar saja yang bicara begitu, tapi yang jelas, langkah yang dilakukan oleh kepolisian sudah dikonsultasikan baik dengan kementerian terkait, baik dengan stakeholder terkait, baik dengan lembaga terkait sehingga baru di sinilah Perpol tersebut,” kata Kapolri di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin (15/12/2025).
Kapolri menjelaskan, polisi aktif yang telah menjabat di kementerian sebelum adanya putusan MK tetap dapat mempertahankan jabatannya. Hal tersebut didasarkan pada konfirmasi dari Kementerian Hukum yang menyatakan bahwa larangan polisi aktif menduduki jabatan di kementerian berlaku setelah putusan MK diterbitkan.
Lebih lanjut, Jenderal Sigit menyampaikan bahwa Perpol Nomor 10 Tahun 2025 ke depan akan diperkuat melalui penerbitan Peraturan Pemerintah (PP). Selain itu, substansi Perpol tersebut juga direncanakan akan dimasukkan dalam revisi Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia (RUU Polri).
“Yang jelas, Perpol ini tentunya nanti akan ditingkatkan menjadi PP dan kemudian kemungkinan akan dimasukkan direvisi undang-undang. Terhadap yang sudah terproses, tentunya ini kan tidak berlaku surut. Menteri Hukum kan sudah menyampaikan demikian,” ujarnya.
Kapolri menegaskan bahwa kebijakan tersebut diambil untuk memberikan kepastian hukum sekaligus memastikan sinkronisasi regulasi antara putusan MK, peraturan internal Polri, dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. (hai)
