Koranindopos.com, Jakarta – Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Republik Indonesia Hendrar Prihadi menekankan bahwa, anggaran pemerintah untuk pengadaan tidak hanya sebatas guna mendapatkan barang/jasa yang diperlukan saja. Akan tetapi pengadaan juga harus mampu menggerakkan ekonomi yang inklusif. Hal itu ditegaskannya dalam kegiatan HMI Jabodetabeka – Banten di Balai Pusdiklat Kemensos RI, Selasa (7/3).
Lebih lanjut pada kesempatannya, Hendi pun memberikan peringatan keras bagi oknum-oknum yang saat ini masih memandang anggaran pemerintah sebagai ‘bancakan’, atau sebuah santapan gratis untuk dibagi-bagi. “Nah problemnya, ini (anggaran) sering dijadikan bancakan oleh dalam tanda kutip, oknum. Sehingga belanja – belanja ini digunakan untuk kepentingan pribadi,” tutur Kepala LKPP RI tersebut.
Hendi juga mengungkapkan, bahwa lembaga yang dipimpinnya saat ini terus melakukan upaya digitalisasi untuk menguatkan sistem pengadaan barang/jasa yang lebih transparan dan terintegrasi. “Jadi digitalisasi hari ini kami gunakan sebagai instrumen penting dalam mendorong peningkatan sistem yang transparan serta terintegrasi, dan bisa terwujud inklusi ekonomi,” jelasnya.
Di sisi lain, Hendi juga menerangkan alasan dia bersama LKPP RI menganggap perlu untuk mendorong terwujudnya ekonomi yang inklusif atau inklusi ekonomi. Menurutnya, inklusi ekonomi adalah faktor penting dalam upaya penguatan ketangguhan ekonomi Indonesia. Hendi meyakini bahwa membangun ekonomi yang inklusif adalah sama dengan membangun kekuatan fondasi ekonomi bangsa.
“Inklusi ekonomi ini adalah strategi untuk meningkatkan kinerja perekonomian, dengan memberi kesempatan dan kemakmuran yang sama pada seluruh lapisan masyatakat,” imbuh Hendi.
“Untuk itu dengan digitalisasi yang dilakukan LKPP, akses informasi pengadaan bisa dibuat lebih terbuka. Sehingga hari ini kami maksimalkan e-katalog, dan selanjutnya juga kita luncurkan platform baru yang lebih terintegrasi,” tegas Hendi.
Terakhir, Hendi pun meminta agar ada banyak pihak yang turut mengawasi proses pengadaan di Indonesia agar mampu benar-benar berdampak bagi kesejahteraan masyarakat. “Salah satunya HMI, terkhusus HMI Jabodetabeka-Banten ini. Saya harap bisa turut melakukan supervisi di daerah masing-masing agar pengadaan pemerintah dapat memiliki manfaat yang luas,” pungkas Hendi. (ris)
