koranindopos.com . Jakarta — Mukhtarudin menerima audiensi jajaran HIPMI Kalimantan Tengah di Kantor Kementerian P2MI, Jakarta, Rabu (6/5/2026). Pertemuan tersebut membahas peluang kolaborasi dalam memperkuat ekosistem kewirausahaan bagi purna pekerja migran Indonesia (PMI), khususnya di wilayah Kalimantan Tengah.
Audiensi ini menjadi langkah strategis pemerintah dalam menyelaraskan program pemberdayaan pekerja migran dengan jejaring pengusaha muda daerah. Fokus utamanya adalah memastikan para PMI yang kembali ke Indonesia memiliki wadah untuk mengembangkan modal dan keterampilan yang diperoleh selama bekerja di luar negeri.
Dalam pertemuan itu, Menteri Mukhtarudin didampingi Sekretaris Jenderal KP2MI, Dwiyono. Sementara delegasi HIPMI Kalteng dipimpin Ketua Umum Bintang Agustiar Sabran bersama jajaran pengurus lainnya.
Mukhtarudin menjelaskan, di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, kementeriannya kini fokus mengubah paradigma penempatan pekerja migran dari sektor berketerampilan rendah menuju tenaga kerja menengah hingga tinggi.
“Target kami menyiapkan 500 ribu tenaga kerja berkualitas hingga 2029 pada sektor strategis seperti perawat, welder, dan hospitality. Namun yang tidak kalah penting adalah keberlanjutan mereka setelah kembali ke tanah air,” ujarnya.
Berdasarkan data SISKOP2MI periode Januari 2025 hingga Mei 2026, tercatat sebanyak 394.524 layanan penempatan pekerja migran telah dilakukan. Pemerintah menilai angka tersebut memiliki potensi ekonomi besar jika diiringi program pemberdayaan dan kewirausahaan.
HIPMI Kalimantan Tengah dinilai memiliki posisi strategis karena membawahi 13 cabang di seluruh kabupaten dan kota di Kalimantan Tengah. Organisasi ini diharapkan mampu mendukung program Desa Migran Emas melalui pendampingan usaha bagi purna PMI.
Dalam kerja sama tersebut, KP2MI menawarkan sejumlah bentuk kolaborasi, mulai dari mentoring bisnis, inkubasi usaha lokal, hingga akses permodalan dan jaringan investasi.
Pemerintah juga mendorong edukasi terkait literasi keuangan dan prosedur kerja luar negeri yang aman agar remitansi pekerja migran dapat diarahkan menjadi investasi produktif.
Mukhtarudin menegaskan pengusaha muda memiliki peran penting sebagai inkubator bisnis bagi purna PMI yang umumnya memiliki modal namun masih minim pendampingan usaha.
“HIPMI dapat membantu melalui modul kewirausahaan, business matching, hingga membuka akses permodalan agar mereka mampu menjadi wirausaha sukses di tanah air,” katanya.
Sementara itu, Ketua Umum HIPMI Kalteng, Bintang Agustiar Sabran, menyatakan kesiapan organisasinya untuk bersinergi dengan pemerintah dalam menciptakan pengusaha baru dari kalangan purna PMI.
“Kami optimistis purna pekerja migran dapat menjadi motor penggerak ekonomi baru di daerah, terutama dalam pengembangan UMKM dan sektor hilirisasi,” ujarnya.
Kerja sama ini menjadi langkah lanjutan KP2MI dalam memperluas jaringan kewirausahaan di daerah, setelah sebelumnya menjalin kemitraan serupa dengan HIPMI Jakarta Utara pada 2025 lalu. (hai)
