koranindopos.com – Jakarta, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mengingatkan tentang lemahnya integritas dalam sektor pendidikan nasional. Melalui hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) Pendidikan 2024, terungkap bahwa sebanyak 12 persen sekolah di Indonesia menyalahgunakan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
“Dana BOS seharusnya menopang program wajib belajar 12 tahun. Tapi jika disalahgunakan, yang dirugikan adalah peserta didik,” tegas Wawan Wardiana, Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK, dalam keterangan tertulisnya.
Penyelewengan dana BOS mencerminkan sistem tata kelola yang masih bermasalah. Beragam modus ditemukan dalam survei ini, mulai dari pemotongan dana, laporan fiktif, manipulasi dokumen, hingga praktik nepotisme dalam proses pengadaan barang dan jasa.
Selain penyalahgunaan BOS, SPI 2024 juga mencatat praktik buruk lain yang cukup mencolok:
-
17 persen sekolah masih melakukan pungutan liar,
-
40 persen terindikasi nepotisme,
-
42 persen terlibat dalam manipulasi dokumen,
-
dan 47 persen melakukan penggelembungan biaya.
Meski angka penyalahgunaan dana BOS turun tipis dari 13,39 persen pada 2023 menjadi 12 persen tahun ini, KPK menilai hal itu belum mencerminkan kemajuan signifikan. “Pendidikan antikorupsi bukan hanya soal siswa. Sistemnya juga harus bersih,” tambah Wawan.
Indeks Integritas Pendidikan nasional 2024 berada di angka 69,50, yang dikategorikan “Korektif”. Artinya, nilai-nilai integritas mulai diterapkan, tetapi masih belum merata dan belum konsisten. Kategori ini menjadi sinyal bahwa reformasi tata kelola pendidikan masih harus diperkuat.
KPK mendorong pemerintah pusat dan daerah agar menjadikan hasil SPI 2024 sebagai rujukan dalam merumuskan kebijakan. Lembaga antirasuah tersebut juga akan memantau secara langsung implementasi rekomendasi di wilayah yang mendapat skor di bawah rata-rata serta mempromosikan praktik-praktik baik dari daerah yang unggul.
“Kalau pendidikan masih jadi ruang abu-abu, bagaimana kita bisa mencetak generasi yang jujur dan bertanggung jawab?” tutup Wawan. (hai/infopublik)
