koranindopos.com – Jakarta. Anggota Komisi V DPR RI, Syahrul Aidi Maazat, mengungkapkan kritiknya terhadap pembangunan infrastruktur yang telah dilakukan oleh pemerintah dalam beberapa tahun terakhir. Meskipun awalnya mengapresiasi niat pemerintah untuk meningkatkan kenyamanan dan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan infrastruktur, Syahrul menilai bahwa pelaksanaan pembangunan saat ini telah melenceng dari cita-cita awal.
Dalam rilis yang diterima pada Jumat (18/8/2023), Syahrul menyatakan pandangannya dalam ‘PKS Legislative Report’ saat hadir dalam Sidang Tahunan MPR RI, Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI, serta Sidang Paripurna DPR RI yang membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2024. Acara tersebut berlangsung di Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta, pada Rabu (16/8).
“Kami mendukung pembangunan, tetapi harus dilakukan dengan konsep dan ukuran yang terukur. Kami tidak ingin pembangunan infrastruktur menghanyutkan Indonesia ke dalam jurang utang yang dalam,” tegas Syahrul. Ia meminta Pemerintah untuk memastikan bahwa pembangunan infrastruktur dapat dijalankan dengan baik dan memberikan manfaat bagi masyarakat secara luas.
Salah satu contoh kritik yang diutarakan oleh Syahrul adalah terkait pembangunan Ibu Kota Negara (IKN). Ia menganggap bahwa pembangunan IKN tidak tepat dilakukan dalam kondisi ekonomi yang belum stabil. “Dalam situasi ekonomi yang belum membaik, proyek pembangunan IKN dirasa tidak tepat. Kami menanyakan alasan mengapa proyek ini harus terus dilanjutkan,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Syahrul juga membahas beberapa proyek infrastruktur lainnya yang dinilai belum berjalan dengan baik, termasuk pembangunan bandara yang tidak optimal dalam fungsinya.
“Kerja tidak hanya soal menyelesaikan proyek, tetapi juga bagaimana melakukan pekerjaan dengan cerdas, tuntas, dan ikhlas. Pemerintah perlu memastikan bahwa setiap pembangunan akan memberikan dampak positif yang luas terhadap kesejahteraan masyarakat,” tutup Legislator dari Fraksi PKS ini. (dni)
