
CILEGON, koranindopos.com – Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas tidak ingin kinerja dan peran kementerian yang dipimpinnya terganggu oleh polemik aturan pengeras suara masjid dan musala yang ramai dalam tiga pekan terakhir. Dia fokus pada tugas dan program kerjanya. Salah satunya menjadikan revitalisasi Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai salah satu program prioritas. Dia ingin KUA tidak hanya mengurus pernikahan atau menjadi kantor urusan asmara. Pernyataan itu disampaikannya saat memberi sambutan pada Rakernas Bimas Islam di Cilegon, belum lama ini.
“Pelayanan KUA harus prima, tidak semata kantor urusan asmara, tapi sesuai namanya, yaitu Kantor Urusan Agama,” jelas menteri yang akrab disapa Gus Yaqut itu dalam siaran persnya, Jumat (4/3). Menurutnya, urusan agama sangat banyak, dari lahir sampai mati. Revitalisasi telah dilakukan terhadap 106 KUA pada 2021 lalu. Tahun ini, Kemenag melalui Ditjen Bimas menargetkan proses revitalisasi bisa dilakukan pada 1.000 KUA. Anggaran yang tersedia saat ini baru cukup untuk 250 KUA. “Kita akan cari solusi anggarannya, semoga bisa kita capai dalam waktu dekat,” sambungnya.
Gus Yaqut menekankan bahwa Ditjen Bimas Kemenag adalah etalase Kementerian Agama. Karena itu, ASN pada Ditjen Bimas harus mampu memberikan pelayanan keagamaan yang prima kepada masyarakat. Jangan sampai saat ada masyarakat yang ingin dilayani, petugas tidak berada dalam posisi sempurna untuk melayani. Termasuk untuk semua urusan yang menjadi tanggung jawab KUA. Pernyataan tersebut ditambahkan oleh Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid yang menyebut bahwa Ditjen Bimas Islam adalah etalase Kementerian Agama.
Tauhid mengatakan, dari tujuh program prioritas Menteri Agama, setidaknya ada tiga yang terkait dengan fungsi Ditjen Bimas Islam. Yaitu, moderasi beragama, revitalisasi KUA, dan transformasi digital. Upaya mewujudkan tiga program prioritas ini harus dilakukan secara sinergis. Bimas Islam harus mampu menggalang dukungan semua pihak, antara lain keterlibatan masyarakat, ormas Islam, dan kelompok masyarakat lainnya. “Bimas Islam harus mampu merangkul banyak pihak agar mampu berkontribusi aktif dalam pencapaian program,” jelas dia.(hai)









