koranindopos.com – Jakarta. Aktivis budaya yang juga anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Rieke Diah Pitaloka memberikan motivasi kepada 162 Pekerja Migran Indonesia (PMI) program Government to Government (G to G) Korea Selatan. Dalam motivasinya, Rieke menyebut PMI sebagai pejuang Republik.
“Kendati sempat digoyang gempa, mari kita bertasbih sejenak memohon pelindungan kepada Allah SWT. Pertemuan yang luar biasa penuh berkah dan nikmat untuk kita semua,” ujar Rieke di Kelapa Gading, Jakarta, Senin (21/11/2022)
Rieke berpesan pada saat berkerja di Korea, jika kalian goyah berzikirlah sejenak. Karena Zikir bisa untuk doa. Ini penting sekali, bekerja di Korea jangan tujuannya uang. Tujuannya adalah hidup yang berkah.
“Dari kas APBN ada darah dan air mata dari para PMI. Karena penghasil devisa terbesar ke dua bersumber dari PMI. Ini perjuangan yang serius. Negara tidak boleh dagang orang. Ini butuh pejuangan yang kuat,” ujarnya.
Dihadapan para PMI, Rieke mengaku sebagai anak dari keluarga miskin. Bahkan ia tidak mampu membawa Ibunya yang saat itu sakit dan akhirnya meninggal.
“Saya tidak mampu membawa Ibu ke rumah sakit. Namun ibu saya berpesan semsikin apapun tidak boleh berhenti sekolah. Tidak ada yang tidak mungkin. Di dalam perjalanan sering kali hidup kita goyah. Jangan pernah tinggalkan niat awal, kalian PMI punya niat baik untuk membantu orang tua, bisa menyekolahkan adik-adiknya,” kenangnya.
Rieke menyatakan, bekerja itu tidak gampang, dan dunia kerja itu berat. Jika semua yakin bisa pasti bisa dan akan sukses.
“Saya butuh energi. Kalian adalah pejuang Republik. Saya tidak sebut pahlawan.
Saya tidak ingin Badan yang sangat penting ini dipegang oleh orang yang salah. Saya titip PMI dan keluarganya kepada pak Benny. Kita berjuang untuk mengakhiri kebodohan dan kemiskinan. Kekuatan perjuangan kita dilandasi oleh tulus nya perjuangan. Ini adalah tugas mulia,” ujar Duta Buruh Migran ILO ini.
Kepala BP2MI Benny Ramdhani berterima kasih kepada Rieke sebagai inisator yang telah mendukung lahirnya Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 yang revolusioner.
Benny mengatakan, semua Kementerian Lembaga harus gerak juang bersama agar tidak bertekuk lutut kepada bandit dan sindikat penempatan ilegal PMI.
“Kita tidak akan pernah iklas dan rhido jika bandit-bandit itu terus leluasa. Negara tidak boleh berprilaku seperti swasta. Negara tidak boleh mengutip sedikitpun kepada PMI, negara tidak boleh kalah,” gugahnya
Benny mengatakan, dulu orang memandang TKI rentan bermasalah dan destruktif. Sebaliknya, PMI adalah orang orang penting untuk negara. Sehingga mindset harus berubah. PMI memiliki derajat penting yang sama di negeri ini.
“Saya hanya ingin disisa jabatan ini, saya bisa untuk membayar hutang dengan kebijakan kebijakan yang berpihak kepada PMI,” pungkasnya. (why)
