koranindopos.com – Jakarta, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan penambahan 100 lokasi baru untuk program Sekolah Rakyat (SR), yang akan mulai dibuka pada Agustus hingga September 2025. Dengan penambahan ini, total jumlah Sekolah Rakyat yang dirintis akan mencapai 200 lokasi di seluruh Indonesia.
Instruksi tersebut disampaikan langsung oleh Presiden dari Rusia, dan dikonfirmasi oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial, Robben, dalam keterangannya di Jakarta pada Sabtu (28/6). “Program Sekolah Rakyat ini adalah gagasan langsung Presiden, bukan program Kementerian Sosial, namun tentu perlu didukung oleh semua pihak,” ujarnya.
Penambahan lokasi akan memanfaatkan gedung Balai Latihan Kerja (BLK) yang dimiliki oleh Kementerian Tenaga Kerja maupun pemerintah daerah (provinsi, kabupaten, dan kota). BLK tersebut digunakan dalam tahap rintisan kedua program prioritas nasional ini.
Untuk tahap awal, sebanyak 100 titik rintisan telah ditetapkan dan mulai melaksanakan proses pembelajaran sejak Juli 2025. Pemerintah juga telah menyiapkan 100 lahan dengan luas minimal 6,3 hingga 10 hektare yang akan mulai dibangun pada Agustus.
“Konsep Sekolah Rakyat ini mirip dengan SMA Taruna Nusantara, namun mencakup jenjang SD, SMP, hingga SMA, dan seluruh fasilitasnya 100 persen dibiayai oleh APBN,” jelas Robben.
Sekolah Rakyat dirancang dengan sistem boarding school (sekolah berasrama) dan menyelenggarakan pendidikan formal nasional yang dipadukan dengan penguatan karakter, literasi digital, dan pendidikan keterampilan. Tujuannya adalah membentuk generasi emas Indonesia 2045 yang tangguh dan siap menghadapi tantangan masa depan.
“Anak-anak akan dibekali tidak hanya pendidikan akademik, tapi juga keterampilan agar 20 tahun ke depan mereka menjadi bagian dari Indonesia Emas,” tambah Robben.
Selama masa rintisan, bangunan sekolah akan menggunakan skema pinjam pakai gedung selama satu tahun. Pemerintah akan merenovasi gedung tersebut, dan mengembalikannya dalam kondisi layak pakai ke pemerintah daerah. Setelah itu, sekolah-sekolah rintisan ini akan dipindahkan ke gedung permanen yang dibangun khusus oleh pemerintah pusat.
Selain menyasar siswa, program Sekolah Rakyat juga memperhatikan kesejahteraan ekonomi keluarga. Orang tua siswa akan menerima bantuan pemberdayaan ekonomi, dan rumah-rumah tidak layak huni akan diperbaiki.
Program ini merupakan respons Presiden terhadap tingginya angka anak tidak sekolah di Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik:
-
Sebanyak 227 ribu anak usia SD belum atau tidak pernah sekolah
-
Sekitar 499 ribu anak usia SMP tidak sekolah
-
Tercatat 3,4 juta anak usia SMA belum atau tidak bisa bersekolah
Berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional, sebanyak 76 persen keluarga menyebut alasan ekonomi sebagai penyebab utama anak putus sekolah. Bukan biaya sekolah yang menjadi kendala utama, melainkan biaya pendukung seperti seragam dan transportasi.
Presiden Prabowo juga telah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pengentasan Kemiskinan. Perpres ini memerintahkan seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk berkolaborasi dalam menyukseskan program Sekolah Rakyat dan menurunkan angka putus sekolah secara signifikan.
Hingga saat ini, sudah ada 357 provinsi, kabupaten, dan kota yang mendukung program ini. Namun, Robben menegaskan pentingnya peran semua daerah, terutama yang belum bergabung, untuk ambil bagian dalam upaya besar membangun masa depan generasi muda Indonesia. (hai)
