koranindopos.com – Makassar. PT Pos Indonesia (Persero) melakukan percepatan penyaluran BLT BBM tahap 2, PKH, BPNT/bansos sembako, dan bantuan subsidi upah (BSU). Di Kantorpos Cabang Utama (KCU) Makassar, Sulawesi Selatan, realisasi penyaluran telah mencapai 60 persen.
Adapun alokasi penerima BLT BBM, PKH, bansos sembako di KCU Makassar yang meliputi Kota Makassar, Gowa, Maros, Pangkep, Takalar, sebanyak 206.036 keluarga penerima manfaat (KPM). Tercata hingga Kamis, 1 Desember 2022, telah tersalurkan 60 persen.
“Telah tersalurkan 123.171, sisa 82.865 KPM,” kata Executive General Manager KCU Makassar Achmad Saiful Bahri.
Selain menyalurkan BLT BBM, PKH, bansos sembako, KCU Makassar juga membayarkan BSU kepada pekerja yang terdaftar sebagai penerima.
Total alokasi BSU di KCU Makassar sebanyak 73 ribu. Dari alokasi itu, data per Kamis, 1 Desember 2022, BSU telah diserahkan kepada 39.227 pekerja atau 53,74 persen.
Masing-masing di Gowa (61,96 persen), Kota Makassar (54,43 persen), Maros (39,23 persen), Pangkep (67,39 persen) dan Takalar (46,34 persen).
“Kalau penyaluran BSU ini kami target 10 hari lagi,” kata Saiful.
KCU Makassar sudah menyalurkan sejak 2 November 2022. Menurut Saiful, penyaluran BSU ini terdapat tantangan khusus jika dibandingkan dengan bantuan sosial seperti BLT BBM, BPNT/Sembako dan PKH.
“Karena penyalurannya berdasarkan keaktifan perusahaan atau pekerja yang ditetapkan sebagai penerima BSU. Sementara KPM (keluarga [penerima manfaat) bantuan lain, datanya sangat mudah dilacak,” ujar Saiful.
Pula saat penyaluran di wilayah 3T (terdepan, terluar, tertinggal). Ia mencontohkan penyaluran ke Kabupaten Pangkajene.
“Wilayahnya cukup sulit untuk dijangkau dan mengingat transportasi serta cuaca untuk ke sana,” katanya.
Selain itu ketika pekerja hendak mengambil kerap ada ketidaksikronan data. Seperti NIK dan pekerja berbeda dengan data yang dimiliki PT Pos.
“Kami sudah melaporkan sejumlah kendala terkait ini ke kantor pusat. Kami mendapatkan solusi khusus mereka yang NIK-nya berbeda, tapi nama dan perusahaannya sama, kami minta dibuatkan surat keterangan dari perusahaan yang bersangkutan. Kami juga berharap pekerja membawa KTP dan Kartu BPJS Ketenagakerjaan,” bebernya.
Meski demikian, Saiful dan tim bekerja keras untuk menyalurkan BSU ini sesuai dengan harapan pemerintah, terutama Presiden Joko Widodo dan Kementerian Tenaga Kerja. Pihaknya terus menjalin komunikasi dengan BPJS Ketenagakerjaan, pemerintah daerah, perusahaan, komunitas dan stakeholder terkait, serta SMS blast.
“Cara-cara ini meningkatkan progres. Yang biasanya penyaluran 400 sehari bisa naik menjadi 1.300-an,” ujar Saiful.
Adapun metode penyaluran BSU dilakukan dengan tiga cara, yaitu penerima datang ke Kantorpos, dibayarkan melalui komunitas (perusahaan atau instansi) tempat pekerja berkumpul, dan petugas Kantorpos yang mendatangi bila ada pekerja yang sakit.
Penerima BSU harus aktif mengecek melalui website Kemenaker untuk memastikan dirinya terdaftar sebagai penerima BSU.
“Selain melalui website Kemenaker, penerima juga bisa mengecek melalui aplikasiPT Pos Indonesia, yaitu Pospay. Pekerja tidak perlu repot datang ke Kantorpos hanya untuk mengecek. Cukup download Pospay di smartphone melalui Play Store atau App Store. Jadi saat datang ke Kantorpos, mereka sudah pasti terima BSU. Strategi inipun terhitung efektif. Kita harapkan pekerja aktif datang ke Kantorpos untuk mengambil haknya,” kata Direktur Bisnis Jasa Keuangan PT Pos Indonesia (Persero) Haris.
Kepada pekerja yang belum mengambil BSU di Kantorpos, Haris mengimbau agar segera mencairkan dana yang menjadi haknya.
“Kami mengimbau para pekerja mengecek apakah terdaftar sebagai penerima BSU melalui Pospay. Jika sudah terdaftar, silakan segera datang ke Kantorpos untuk mencairkan dana BSU,” ucapnya.(ris)
