Foto: Istimewa
Jakarta, Koranindopos.com – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memberi rapor merah terhadap kinerja Pemerintahan Jokowi-Ma’ruf di bidang energi sepanjang 2021. Penilaian itu disampaikan anggota Komisi VII DPR Mulyanto. Dia menilai pemerintah belum menunjukkan tanda-tanda menggembirakan di bidang energi, sehingga perlu evaluasi mendalam secara serius.
Menurut Mulyanto, energi nasional harus berorientasi pada kesejahteraan rakyat dan keamanan bangsa. Jangan mendewakan investor dan latah demi mencari muka dunia internasional. ”Transisi energi bersih, baik listrik maupun BBM menuju net zero carbon emmision, terkesan hanya membebek dan didikte oleh konstelasi global baik dalam skema/standar COP-26 maupun EURO-4,” tegas Mulyanto, Jumat (31/12).
Mulyanto menegaskan, pemerintah secara serentak pada akhir Desember 2021 dan di awal tahun 2022 telah dan akan menaikkan harga gas LPG, tarif listrik, dan menghapus premium. ”Semua itu menyisakan BBM mahal,” jelas dia.
Selian itu, lanjut Mulyanto, impor migas seperti BBM dan LPG bukannya menurun, tapi malah terus melonjak yang membuat bengkak defisit transaksi berjalan. ”Defisit transaksi berjalan sektor migas untuk tahun 2021 diperkirakan meningkat menjadi sebesar USD 11 miliar. Padahal pada tahun 2019 hanya sebesar USD 10 miliar dan bahkan pada tahun 2020 hanya sebesar USD 6 miliar,” papar dia,
Dia menjelaskan, lifting minyak nasional memiliki target 1 juta bph (barel per hari) di tahun 2030. Namun anehnya, target lifting tahunan bukannya naik, malah justru terus melorot. Target lifting minyak pada 2019, 2020, 2021 dan 2022 masing-masing sebesar 775, 755, 705 dan 704 bph. ”Terus turun. Mana mungkin tercapai kalau trennya seperti ini,” cetus Mulyanto.
”Sementara realisasinya setiap tahun selalu di bawah target. Dengan lifting yang terus turun dan penggunaan BBM yang masih meningkat, maka impor minyak tetap bengkak dan menguras devisa negara,” ungkap Mulyanto. Di sisi lain, kemampuan nasional mengolah BBM secara domestik masih lemah. Dari total 6 buah kilang yang ada, Pertamina baru mampu mengolah BBM sebanyak 850-950 ribu bph. ”Setengah dari kebutuhan domestik,” sambungnya. Mulyanto menjelaskan, sejak pengoperasian RU VII Kasim di Papua pada 1997 silam, hingga kini tidak ada lagi pembangunan kilang baru. Pembangunan kilang Bontang tidak jelas juntrungannya. Kilang Tuban, jadwalnya pun terus molor. Sementara kebakaran kilang Pertamina hampir terjadi setiap 3 bulanan. Di Cilacap, Balongan dan tempat lainnya. ”Ini sungguh memprihatinkan,” imbuh Mulyanto. (HR)
