koranindopos.com – Jakarta. Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) meresmikan peluncuran Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis Rumah Sakit Pendidikan Penyelenggara Utama (RSP-PU) di Rumah Sakit Anak dan Bunda Harapan Kita, Jakarta, pada Senin (06/05/2024). Dalam acara tersebut, Presiden menyampaikan bahwa pemenuhan dokter spesialis akan mendukung bonus demografi Indonesia yang diperkirakan terjadi dalam 10-15 tahun ke depan.
“Pemenuhan dokter spesialis akan mendukung bonus demografi Indonesia. Tetapi, 68 persen usia produktif itu percuma jika kesehatannya tidak baik. Oleh sebab itu, kita harus mati-matian menyiapkan, merencanakan, merombak hal-hal yang kurang, dan memperbaiki semuanya,” ujarnya.
Presiden juga menyatakan kegembiraannya atas pengiriman alat kesehatan yang sangat berguna bagi rumah sakit dan puskesmas di daerah, seperti MRI, mammogram, dan cath lab.
Namun, dalam menangani kekurangan dokter spesialis, Presiden menegaskan perlunya terobosan untuk meningkatkan jumlah dokter spesialis yang sangat dibutuhkan oleh penduduk di provinsi-provinsi kepulauan. “Dua mesin ini harus dijalankan bersama-sama agar segera menghasilkan dokter spesialis sesuai dengan standar internasional,” ujarnya.
Presiden menyampaikan bahwa saat ini Indonesia hanya mampu menghasilkan 2.700 dokter spesialis, sementara kebutuhan saat ini mencapai 29 ribu dokter spesialis. “Ini sangat kurang sekali, dan distribusinya tidak merata. Rata-rata dokter spesialis terkonsentrasi di Pulau Jawa dan di kota,” ungkapnya.
Selain itu, Presiden menyoroti bahwa rasio dokter di Indonesia masih rendah, yakni sekitar 0,47 dari 1000 penduduk. Indonesia menempati peringkat ke-147 di dunia dan ke-9 di ASEAN dalam hal rasio dokter.
Acara peresmian ini juga dihadiri oleh beberapa pejabat, termasuk Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Anwar Makarim, dan Pj. Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono. (hai)
