Koranindopos.com, JAKARTA – Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia (KPPU RI) kembali menggelar sidang Program Kepatuhan Persaingan Usaha bagi PT PCM Kimia Indonesia. Itu adalah anak usaha dari Petroliam Nasional Berhad (Petronas), perusahaan energi global yang berbasis di Malaysia. Sidang diselenggarakan di Kantor KPPU di Gambir, Jakarta Pusat pada Rabu (23/7/2025).
Sidang dipimpin oleh Gopprera Panggabean dan anggota majelis; M. Fanshurullah Asa, Aru Armando, Budi Joyo Santoso, Mohammad Reza, Moh. Noor Rofieq, Rhido Jusmadi, dan Hilman Pujana. Sementara dari pihak PT PCM diwakili oleh Nurfarizam bin Chik selaku direktur. Nurfarizam tidak hadir sendiri, dia ditemani Senior Legal Counsel APAC Compliance Petronas Siti Hajar Binti Abdul Halim dan Custodian, Competition & Trade Petronas M. Aidil bin Tupari.
Ketua Sidang KPPU Gopprera Panggabean mengatakan, sebelumnya, PT PCM telah mendaftarkan Program Kepatuhan Persaingan Usaha pada tanggal 18 Juli 2024. Mereka telah melaksanakan dan memenuhi seluruh komponen pemenuhan Program Kepatuhan Persaingan Usaha yaitu penyusunan kode etik persaingan usaha, penyusunan panduan kepatuhan persaingan usaha; pelaksanaan rangkaian kegiatan Sosialisasi, penyuluhan, dan pelatihan; serta penyusunan laporan pelaksanaan penyusunan Program Kepatuhan.
Dalam sidang tersebut ketua dan anggota majelis mendengarkan pemaparan laporan pelak
sanaan penyusunan program kepatuhan oleh PT PCM. Lalu, disusul dengan pemaparan laporan hasil verifikasi dan validasi oleh verifikator. Setelah itu, ketua dan anggota sidang mengevaluasi laporan pelaksanaan penyusunan Program Kepatuhan serta melakukan evaluasi terhadap laporan hasil verifikasi dan validasi tim verifikator.
Setelah sidang pemaparan dan evaluasi ini, lanjut Gopprera, kemudian pengucapan penetapan Program Kepatuhan Persaingan Usaha. Penetapan Program Kepatuhan tersebut didaftarkan dengan Nomor 04/KPPU-PKP/2025. Penetapan berlaku selama lima tahun, terhitung sejak tanggal 23 Juli 2025.
Gopprera berharap, melalui Program Kepatuhan, tindakan pencegahan pelanggaran persaingan usaha dapat dilaksanakan oleh pelaku usaha sejak awal tanpa perlu ada laporan pelanggaran dari masyarakat. ”Harapannya semakin banyak pelaku usaha yang mengikuti Program Kepatuhan, akan mendorong iklim persaingan usaha yang kondusif, khususnya di pasar Indonesia,” ujar Gopprera. (rls/sha/mmr)
