koranindopos.com – SEMARANG. Kabupaten Purbalingga melakukan intervensi khusus dengan perlindungan tiga lapisan untuk menekan prevalensi stunting. Berdasarkan survei Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2022 prevalensi stunting Kabupaten Purbalingga pada angka 26,8 persen. Angka prevalensi ini malah naik 10 persen dibandingkan 2021 yang sebesar 16,8 persen.
Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga dr. Jusi Febrianto saat menerima kunjungan Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Jawa Tengah drg. Widwiona dan jajarannya serta Tim Percepatan Penurunan Stunting Provinsi Jawa Tengah, Selasa (31/01/2023).
“Langkah nyata yang sudah kami lakukan adalah intervensi di salah satu desa yaitu Karangaren yang dinilai cukup berhasil dengan cara perlindungan dengan tiga layer (lapisan),” kata Jusi Febrianto.
Menurut Jusi, intervensi pertama adalah di Posyandu yakni semua balita diberikan susu dan telor setiap posyandu, dan keluarga diberikan bibit untuk beternak lele. Intervensi kedua dilakukan di Puskesmas berupa deteksi sedini mungkin sebelum stunting. Pada kasus stunting diberikan pemberian makanan tambaha (PMT) selama 2 minggu sampai 1 bulan, dan dikoreksi.
Intervensi ketiga menurut Jusi dilakukan di rumah sakit yakni pada kasus yang belum terkoreksi dengan baik setelah 1 bulan dengan pengawasan Puskesmas, akan diawasi oleh dokter spesialis di Rumah Sakit dan diberikan Pangan Olahan Untuk Kondisi Medis Khusus (PKMK), yaitu PMT khusus yang hanya bisa diberikan dari RS, setelah membaik akan dikembalikan ke Puskesmas.
“Metode ini dirasa cukup efektif menurunkan angka stunting. Di desa Karangaren selama 6 bulan dapat menurunkan 6% stunting dari 18% menjadi 12%. Diharapkan apabila anggaran cukup, bisa diterapkan ke 57 desa lainnya,” jelas dr. Jusi dalam pertemuan di Kantor Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga.
Menanggapi hal itu Kepala Perwakilan BKKBN Jawa Tengah drg. Widwiono mengatakan optimistis bahwa Kabupaten Purbalingga dapat menurunan angka stunting dengan komitmen dan kerjasama lintas sektor, aksi konvergensinya yang didukung oleh pemerintah kabupaten.
“Secara keseluruhan angka prevalensi stunting di Jawa Tengah turun 0,1% yaitu dari 20,9% menjadi 20,8%. Akan tetapi di Kabupaten Purbalingga terjadi peningkatan yang cukup signifikan dari tahun lalu 16,8% menjadi 26,8%. Nah ini mungkin akan kita jadikan perhatian khusus kira-kira apa yang menyebabkan kenaikan sampai dengan 10% di Kabupaten Purbalingga” kata Widwiono.
Menurut Widwiono, pemberian intervensi yang tepat untuk keluarga beresiko stunting yaitu pemenuhan gizi berupa protein hewani bisa diperpleh dari ikan atau telor minimal 1 butir per hari, sehingga sudah tidak lagi direkomendasikan pemberian biskuit untuk Pemberian Makanan Tambahan (PMT), dan juga pemberian Tablet Tambah Darah (TTD) bagi calon pengantin.
Dijelaskan oleh Widwiono bahwa strategi lain yang bisa dilakukan adalah dengan cara pemantauan yang ketat untuk Z-score di dinas kesehatan, artinya ketika diukur sudah terdapat -1,5 Standar Deviasi (SD) harus segera diintervensi untuk pencegahan, agar tidak terlambat menjadi -2 SD (pendek) bahkan -3 SD (sangat pendek). Oleh karenanya Dinas Kesehatan sebagai Ketua Intervensi Spesifik punya peran penting dalam hal ini.
Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga menyambut baik hal ini, dengan harus tetap memperhatikan data, dan juga disandingkan dengan data pembanding yang ada yaitu e-PPGBM yang sudah rutin dilaksanakan di kabupaten Purbalingga.
“Bupati sudah konsen untuk mengatasi Percepatan Penurunan Stunting, sementara ini regulasi sedang disusun. Sekalipun pendampingan sudah dilakukan oleh Tim Pendamping Keluarga (TPK), kami akan tetap mengawal dan merunut dari awal penyebab stunting. Koordinasi selama ini juga sudah berjalan baik dan manis antara intervensi Spesifik dan Sensitif, MoU dengan Rumah Sakit untuk pelaksanaan KB Pasca Persalinan (KB PP) juga sudah ada, sehingga kami akan terus melakukan penguatan komitmen dan pengusutan penyebab stunting dari awal.” jelas Herni Sulastri.
Kepala Dinas Sosial Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Bapak Eni menjelaskan bahwa konvergensi program untuk mengeroyok percepatan penurunan stunting sudah dilakukan berikut pendampingannya, termasuk menjalankan semua program yang terstruktur dari BKKBN berupa peningkatan SDM TPK melalui pelatihan.
Koordinator Program Manager Satgas Stunting Provinsi Jawa Tengah, Edi juga mempunyai harapan yang cukup tinggi dilihat dari peluang yang ada dan sudah dilakukan. “Tentunya ini sangat baik apabila ditambahkan dengan regulasi, seperti dikeluarkan SE Bupati yang mengatur hal ini” tambahnya. (why)
