Tahun Ketiga Prabowo-Gibran, Kesiapan Satuan Baru dan Kesejahteraan Prajurit TNI Jadi Prioritas

Koranindopos.com – Jakarta – Kebijakan pertahanan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada tahun ketiga diharapkan tidak hanya berfokus pada modernisasi alat utama sistem persenjataan (alutsista) dan pengembangan organisasi Tentara Nasional Indonesia (TNI), tetapi juga pada kesiapan operasional satuan baru serta kesejahteraan prajurit.

Pemerintahan Prabowo-Gibran akan memasuki tahun ketiga setelah 20 Oktober 2026. Selama dua tahun pertama, pemerintah menjalankan sejumlah agenda penguatan pertahanan, mulai dari pengadaan alutsista hingga perluasan organisasi TNI di berbagai wilayah Indonesia.

Di lingkungan TNI Angkatan Darat (AD), pengembangan organisasi ditandai dengan pembentukan komando daerah militer (Kodam) dan ratusan Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan (Yonif TP). Sementara itu, TNI Angkatan Laut (AL) dan TNI Angkatan Udara (AU) turut menjalankan modernisasi alutsista melalui pengadaan kapal perang, pesawat tempur, dan persenjataan pendukung.

Pada peringatan HUT ke-81 TNI, 5 Oktober 2026, Prabowo meresmikan 204 satuan baru. Jumlah tersebut mencakup enam Kodam, 30 Brigade Infanteri Teritorial Pembangunan, dan 150 Yonif TP di lingkungan TNI AD, serta sejumlah satuan baru di TNI AL dan TNI AU.

Selain memperkuat organisasi, pemerintah juga menaikkan tunjangan kinerja (tukin) prajurit TNI dari 70 persen menjadi 90 persen pada Juli 2026. Kebijakan ini menjadi bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan personel di tengah pengembangan kekuatan pertahanan nasional.

Memasuki tahun ketiga pemerintahan Prabowo-Gibran, tantangan berikutnya adalah memastikan satuan-satuan baru yang telah dibentuk dapat menjalankan tugas secara optimal.

Pengamat politik dan militer Universitas Nasional (Unas), Selamat Ginting, menilai pemerintah perlu mengarahkan prioritas pertahanan pada integrasi antara pengembangan organisasi, kesiapan operasional, dan kesejahteraan prajurit.

Menurut Selamat, pembentukan satuan baru harus diikuti pemenuhan kebutuhan personel. Peresmian organisasi, kata dia, tidak serta-merta menjamin seluruh kebutuhan operasional telah terpenuhi.

“Fokus utamanya mesti dialihkan pada pengisian personel juga yang belum terpenuhi 100 persen di satuan-satuan baru itu,” kata Selamat kepada Kompas.com, Rabu (14/10/2026).

Ia menekankan, ketersediaan personel menjadi salah satu faktor penting agar satuan baru dapat menjalankan fungsi pertahanan sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.

Karena itu, pemerintah perlu memastikan proses pengisian personel berjalan seiring dengan pengembangan organisasi. Dengan demikian, penambahan satuan tidak hanya memperbesar struktur TNI, tetapi juga meningkatkan kemampuan operasional di lapangan.

Selain pemenuhan personel, pembangunan fasilitas pendukung juga menjadi kebutuhan penting dalam pengembangan satuan TNI.

Salah satu aspek yang perlu diperhatikan adalah ketersediaan hunian bagi prajurit, terutama anggota Yonif TP yang ditempatkan di berbagai wilayah.

Penyediaan hunian yang memadai diperlukan untuk mendukung kenyamanan prajurit sekaligus menunjang pelaksanaan tugas sehari-hari. Hal ini menjadi semakin penting seiring dengan perluasan organisasi dan penempatan personel pada satuan-satuan baru.

Pengembangan fasilitas pendukung perlu berjalan beriringan dengan pembangunan organisasi agar prajurit dapat menjalankan tugas secara efektif.

Ketersediaan sarana dan prasarana juga menjadi bagian dari kesiapan satuan, selain kelengkapan personel, persenjataan, serta sistem pendukung operasional.

Selama dua tahun pertama pemerintahan Prabowo-Gibran, modernisasi alutsista menjadi salah satu agenda utama penguatan pertahanan. Pengadaan kapal perang, pesawat tempur, dan persenjataan pendukung dilakukan untuk meningkatkan kemampuan pertahanan Indonesia.

Namun, modernisasi alutsista perlu berjalan seiring dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kesiapan satuan yang mengoperasikannya.

Dalam konteks tersebut, kesejahteraan prajurit menjadi aspek yang tidak dapat dipisahkan dari pembangunan kekuatan pertahanan. Kenaikan tunjangan kinerja dari 70 persen menjadi 90 persen pada Juli 2026 merupakan salah satu kebijakan yang telah ditempuh pemerintah.

Ke depan, perhatian terhadap kesejahteraan prajurit diharapkan tidak berhenti pada pemberian tunjangan, tetapi juga mencakup pemenuhan kebutuhan dasar, hunian, dan fasilitas penunjang tugas.

Dengan dukungan tersebut, prajurit diharapkan dapat menjalankan tugas secara profesional sekaligus mendukung kesiapan operasional satuan.

Memasuki tahun ketiga pemerintahan, pemerintah dihadapkan pada tantangan untuk memastikan berbagai program penguatan pertahanan berjalan secara seimbang.

Penambahan satuan, modernisasi alutsista, pemenuhan personel, pembangunan fasilitas pendukung, dan peningkatan kesejahteraan prajurit perlu ditempatkan dalam satu kerangka kebijakan yang saling mendukung.

Penilaian Selamat Ginting menyoroti pentingnya peralihan perhatian dari sekadar pembentukan organisasi menuju pemenuhan kebutuhan agar satuan-satuan baru dapat beroperasi secara optimal.

Dengan demikian, keberhasilan penguatan pertahanan tidak hanya diukur dari jumlah satuan yang diresmikan atau alutsista yang diperoleh, tetapi juga dari kemampuan organisasi menjalankan tugas dan kesiapan personel di lapangan.

Kesiapan operasional satuan baru dan kesejahteraan prajurit pun diharapkan menjadi perhatian utama pemerintah pada tahun ketiga pemerintahan Prabowo-Gibran, seiring dengan upaya memperkuat pertahanan nasional.(dhil/kmps)