Koranindopos.com, AS – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump kecewa terhadap keputusan Mahkamah Agung AS. Lembaga peradilan tersebut menolak tarif dagang global yang diberlakukan Trump. Mahkamah Agung AS memutuskan Trump telah melampaui kewenangannya saat memberlakukan tarif global secara sepihak. Melansir dari CNN, Trump kemudian merespons putusan tersebut dengan mengumumkan tarif dagang global sebesar 10 persen.
Sebelumnya Trump menggunakan undang-undang International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) untuk mengklaim otoritas darurat dalam memberlakukan tarif global yang luas. Langkah tersebut dilakukan berdasar Pasal 122 Undang-Undang Perdagangan tahun 1974 dan memulai investigasi baru berdasarkan Pasal 301.
Melansir Reuters, Pasal 122 Undang-Undang Perdagangan AS memberikan kewenangan kepada Presiden untuk memberlakukan bea masuk hingga 15 persen hingga 150 hari. Pengenaan tarif tersebut berlaku pada semua negara yang terkait dengan masalah neraca pembayaran besar dan serius.
Melansir CNN, keputusan Mahkamah Agung AS yang mengecewakan Trump tersebut karena enam faktor. Pertama, kalah suara. Meskipun didominasi hakim konservatif, Mahkamah Agung AS memberikan suara 6-3 untuk membatalkan tarif darurat yang digaungkan Trump. Ketua Mahkamah Agung John Roberts menulis opini mayoritas, bergabung dengan dua hakim konservatif lainnya (Amy Coney Barrett dan Neil Gorsuch) serta tiga hakim liberal. Tiga hakim konservatif lainnya (Brett Kavanaugh, Samuel Alito, dan Clarence Thomas) menyatakan pendapat berbeda (dissenting).
Kedua, batasan kekuasaan eksekutif. Inti dari masalah tarif ini adalah IEEPA tahun 1977, di mana Trump menggunakan undang-undang tersebut untuk mengklaim otoritas darurat untuk memberlakukan tarif global. Namun, pengadilan memutuskan undang-undang tersebut tidak memberikan wewenang kepada Presiden untuk mengenakan pajak atau tarif dalam jumlah, durasi, dan ruang lingkup yang tidak terbatas tanpa izin jelas dari Kongres.
Ketiga, ketidakpastian Pengembalian Dana (US$130 miliar). Meskipun pengadilan menyatakan tarif tersebut ilegal, mereka tidak memberikan instruksi spesifik mengenai apa yang harus dilakukan terhadap uang senilai lebih dari US$130 miliar yang telah dikumpulkan oleh pemerintah. Hal ini menyisakan perdebatan hukum mengenai apakah bisnis yang terkena dampak berhak mendapatkan pengembalian dana (refund).
Keempat, tidak mempengaruhi semua tarif. Penting untuk dicatat bahwa keputusan ini tidak membatalkan semua tarif Trump. Tarif spesifik sektor yang diberlakukan berdasarkan undang-undang lain (seperti Bagian 232 untuk baja dan aluminium) tetap berlaku. Keputusan ini hanya menargetkan tarif global yang diberlakukan melalui otoritas darurat IEEPA.
Kelima, reaksi keras gedung putih. Trump mengecam keputusan tersebut dan menyatakan kepada para gubernur dalam sebuah pertemuan bahwa ia sudah memiliki “rencana cadangan” untuk terus menjalankan agenda perdagangan proteksionisnya. Dan keenam, kemenangan bagi dunia usaha. Gugatan itu diprakarsai oleh perusahaan-perusahaan (termasuk Learning Resources Inc. dan V.O.S. Selections) yang berargumen bahwa tarif tersebut merupakan “pajak masa damai terbesar dalam sejarah Amerika” yang dibayar oleh bisnis dan konsumen AS, bukan oleh negara asing. Keputusan Mahkamah Agung AS dipandang sebagai kemenangan besar bagi para importir dan kelompok perdagangan. (cnn/mmr)
