JAKARTA, koranindopos.com – Sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo agar Polri melakukan percepatan penyerapan anggaran dengan meningkatkan penggunaan produk dalam negeri dan UMK dan Koperasi.
Kepala LKPP Abdullah Azwar Anas mengisi forum “Peningkatan Penggunaan Produk Dalam negeri (P3DN) Guna Mendukung Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (BBI)” yang digelar oleh Polri, (03/06) di Mabes Polri, Jakarta.
Hadir pada kesempatan itu, Wakapolri, serta pejabat internal tinggi Polri, Kapolda, hingga Polres, dan Pejabat PPK serta Deputi Kepala BPKP Bidang PIP Bidang Polhukam PMK Taufiq Purwanto.
“Ada intruksi khusus Bapak Presiden Jokowi dalam Ratas yang dituangkan dalam Inpres yakni memberikan pelayanan dan perlindungan kepada K/L yang membutuhkan peran Polri untuk program pengadaan barang/jasa pemerintah,” kata Anas dalam paparannya.
LKPP sendiri telah mengembangkan tiga aplikasi untuk memonitor pengadaan barang/jasa dan penggunaan PDN, yaitu aplikasi SIRUP (Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan) untuk perencanaan, aplikasi AMEL (Aplikasi Monitoring-Evaluasi Lokal) untuk Tahap Persiapan, Pemilihan, Kontrak, Serah Terima; dan menggunakan Dashboard Business Matching untuk Tahap Progres Hasil.
Berdasarkan data yang direkapitulasi oleh LKPP, POLRI termasuk dalam lima besar K/L dengan Belanja PBJ tertinggi, dengan Belanja Pengadaan Rp56,2 triliun.
Lebih lanjut, Anas menyampaikan bahwa upaya mendorong P3DN (Peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri) adalah dengan membantu UMK onboarding dalam Toko Daring di daerah. “Misal mendorong UMK masuk ke e-katalog. Jika kesulitan untuk onboard, kita siapkan Klinik Konsultasi & BIMTEK PBJP,” imbuhnya.
Sementara itu, Wakapolri Komjen Gatot Eddy Pramono menyampaikan, kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka merespons arahan Presiden Jokowi untuk meningkatkan penggunaan PDN sehingga bisa membantu memulihkan perekonomian nasional. (riz)
