Koranindopos.com, JAKARTA – Pemprov DKI bersama DPRD DKI menyepakati Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2023 mencapai Rp 82,5 triliun. KUA-PPAS 2023 tersebut meliputi kebijakan Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah.
Penjabat (Pj) Gubernur DKI Heru Budi Hartono menuturkan, Kebijakan Pendapatan Daerah tersebut meliputi kebijakan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah, Pendapatan Transfer serta Lain-Lain dari Pendapatan Daerah yang Sah.
Sementara untuk belanja dan pembiayaan daerah, dia juga menyebutkan ada beberapa kegiatan. Kegiatan tersebut ada yang berasal dari masyarakat dan juga aspirasi DPRD DKI. Namun, untuk lebih rincinya, dia menyebutkan akan dibahas di masing-masing komisi DPRD DKI. ”Ada juga aspirasi dari DPRD DKI. itu nanti akan dibahas di komisi-komisi,” katanya.
Salah satu kegiatan yang disiapkan alokasi anggarannya tahun depan yakni antisipasi banjir dengan kegiatan normalisasi. Salah satu normalisasi yang disebutkan Heru yakni Normalisasi Kali Ciliwung. ”Normalisasi Ciliwung kurang lebih sekitar Rp 700 miliar,” terangnya.
Dia menyebutkan alokasi anggaran itu akan dimanfaatkan untuk pembebasan lahan di bantaran Kali Ciliwung. ”Pembebasan lahan kan ada beberapa. Kalau tidak salah ada empat kelurahan,” tambahnya.
Dia menargetkan, kegiatan normalisasi yang akan dilakukan panjangnya sekitar 4,8 kilometer. Dengan panjang normalisasi tersebut, Heru berharap musibah banjir bisa diantisipasi. Untuk merelokasi warga yang terdampak normalisasi, Pemprov DKI disebutkannya akan memberikan dua opsi. Pertama, bagi warga yang memiliki hak atas lahan di bantaran kali akan diganti untung. Sementara warga yang tidak memiliki hak atas lahan yang terdampak normalisasi akan dipindahkan ke flat. ”Nanti untuk rusun (flat) sudah disiapkan anggarannya. Satu rusun sekitar seratusan (Ratusan miliar). Itu dibangun di Jakarta Selatan,” imbuhnya. Sebelumnya, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP) DKI Jakarta menuturkan akan membangun flat bagi warga terdampak normalisasi tahun depan.
Kepala Dinas PRKP DKI Sarjoko menuturkan, pembangunan flat tersebut akan dilakukan multiyears. ”Untuk pembangunan rusun (flat) di Jalan Margasatwa, rencana akan kami bangun dengan skema multiyears 2023 – 2024 sebanyak tiga tower atau kurang lebih 675 unit dengan konsep green building. Besaran kebutuhan mencapai Rp 544 miliar pada 2023 dan Rp 217 miliar pada 2024,” terangnya. (wyu/mmr)
