koranindopos.com – Jakarta, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023 mencatat sejarah baru dengan tercapainya surplus keseimbangan primer untuk pertama kalinya sejak 2012. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan pencapaian ini dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terkait Tanggapan Pemerintah terhadap Pandangan Fraksi atas Rancangan Undang-Undang tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN (RUU P2APBN) Tahun Anggaran 2023 di Senayan, Jakarta.
“Pada tahun 2023, Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) mencatatkan beberapa prestasi yang menonjol. Pertama, keseimbangan primer mencatat positif pertama kali sejak 2012. Kedua, surplus laporan operasional ini juga pertama kali terjadi sejak penerapan basis akuntansi akrual tahun 2025. Ketiga, kenaikan ekuitas pemerintah tanpa revaluasi pertama kali terjadi sejak 2015,” jelas Menkeu Sri Mulyani.
Sri Mulyani menekankan bahwa pendapatan negara yang melampaui target serta pertumbuhan penerimaan pajak yang kuat menjadi faktor utama di balik capaian surplus ini. Menurutnya, keberhasilan ini mencerminkan ketahanan ekonomi Indonesia di tengah tekanan global dan menunjukkan bahwa pengelolaan fiskal yang hati-hati (prudent) memberikan dampak positif yang nyata.
Selain itu, Menkeu juga menyampaikan bahwa pemerintah berupaya untuk terus menjaga peningkatan rasio pajak (tax ratio). Pada tahun 2023, penerimaan pajak berhasil melebihi target yang telah ditetapkan dalam undang-undang, yang menjadi salah satu indikator penting dalam perbaikan ekonomi nasional.
Pemerintah terus berfokus pada perbaikan internal dan kerja sama dengan pihak eksternal untuk menjaga peningkatan tax ratio. Sri Mulyani menjelaskan bahwa tax ratio dipengaruhi oleh struktur ekonomi, kebijakan perpajakan, dan sistem administrasi yang terus diupayakan menjadi lebih efisien. Di sisi lain, pemerintah juga menghadapi tantangan eksternal, termasuk dinamika ekonomi global yang menuntut kewaspadaan dalam menghadapi praktik penghindaran pajak internasional.
“Kami terus bekerja sama dalam forum global taxation agar Indonesia tidak terancam oleh praktik base erosion profit shifting atau penghindaran pajak antarnegara,” pungkasnya.
Pencapaian surplus keseimbangan primer dan peningkatan ekuitas pemerintah menjadi bukti nyata keberhasilan pemerintah dalam mengelola APBN secara efektif. Keberhasilan ini tidak hanya menunjukkan stabilitas fiskal Indonesia, tetapi juga menjadi langkah penting dalam memperkuat posisi ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global. (hai)
