Koranindopos.com – JAKARTA. Publik mendesak Penjabat (Pj) Gubernur DKI Heru Budi Hartono memeriksa manajemen PT Transportasi Jakarta (TJ) dan Dinas Perhubungan (Dishub) DKI. Dua instansi tersebut dinilai bertanggung jawab penuh terhadap temuan foto puluhan bus TJ mangkrak di pul Transjakarta di Pinang Ranti, Jakarta Timur, yang viral di media sosial.
Salah satu pihak yang mendesak adalah pengamat Transportasi Azas Tigor Nainggolan. Dia menyebutkan, dari foto tersebut, dia melihat bahwa bus berjenis low entry dengan merk Mercedes Benz dan Scania beberapa kondisinya rusak. ”Jika melihat kondisi bus yang rusak di beberapa bagian, kemungkinan besar sudah mangkrak berbulan-bulan. Artinya, bus-bus tersebut terbengkalai sejak zaman gubernur Anies. Jika dilihat dari kondisi bus yang mangkrak itu, bannya sudah kempes semua. Kondisi ban itu menunjukkan bahwa sebanyak 60-an bus TJ yang mangkrak itu sudah terjadi pada zaman Gubernur Jakarta 2017 – 2022 Anies Baswedan,” katanya.
Sesuai amanat presiden, Heru memang mendapatkan beberapa penugasan. Salah satunya, membereskan masalah kemacetan Jakarta. ”TJ seharusnya menjadi andalan bertransportasi warga Jakarta. Oleh karena itu, PT TJ seharusnya mendorong dan memfasilitasi transportasi yang baik, maka warga akan meninggalkan kendaraan pribadinya di rumah. Maka, masalah kemacetan Jakarta bisa dipecahkan,” imbuhnya.
Heru juga menyampaikan, kesempatan itu bisa jadi momentum bagi Pj Gubernur untuk membenahi sektor transportasi di Jakarta, yang pelayanannya semakin buruk. ”Bisa dilihat ketika jam sibuk pagi dan sore, kondisi bus TJ penuh sesak dan juga terjadi penumpukan penumpang di halte-halte TJ akibat dari minimnya bus TJ yang dioperasikan. Padahal seperti foto yang dikirimkan pada saya, terlihat puluhan bus TJ mangkrak sudah berbulan-bulan di pul tidak dioperasikan,” katanya.
Menurut Heru, penumpukan penumpang yang beriringan dengan mangkraknya puluhan bus TJ menunjukkan sebuah manajemen buruk dalam layanan TJ. ”Hal itu terjadi akibat kebijakan yang salah. Seharusnya, TJ dan Dishub DKI mengutamakan pelayanan kepada masyarakat dan menggunakan fasilitas bus yang ada secara maksimal. Bus itu dibeli dari uang warga Jakarta dan harus dikembalikan pada warga dengan layanan bus yang baik, manusiawi, tidak menumpuk padat di dalam bus dan di halte-halte TJ,” terangnya.
Lebih lanjut, Heru juga menyampaikan bahwa bus mangkrak tersebut dibeli dari sumber pendanaan dari Pemprov DKI. Yakni, melalui APBD DKI tahun 2017/2018. Jadi, lanjutnya, apabila bus-bus tersebut ditelantarkan sehingga rusak dan tidak bisa dioperasikan lagi, maka ada unsur kesengajaan dari pejabat Dishub DKI dan direksi TJ. ”Aset bus yang mangkrak merupakan kerugian negara. Terdapat dua potensi kerugian negara dalam kejadian ini. Pertama, kerugian negara akibat penyusutan aset. Harga bus Mercedes Benz dan Scania adalah Rp 2,5 miliar. Jika semua bus tersebut rusak dan tidak bisa dijalankan lagi, maka terdapat potensi kerugian negara mencapai Rp 150 miliar. Satu nilai uang yang sungguh fantastis,” jelasnya. Oleh karena itulah dia meminta Heru untuk memeriksa manajemen TJ dan Dishub DKI.
Tidak jauh berbeda dengan Tigor, DPRD DKI juga meminta Pemprov DKI untuk melakukan investigasi terhadap Dishub DKI dan manajemen TJ terkait mangkraknya bus tersebut.
”Dari informasi yang beredar, bus-bus itu bermerek Scania dan Mercedes Benz yang dibeli tahun 2018, jadi masih relatif baru. Itu adalah aset negara yang dijaga, dirawat, dan dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat banyak. Jika dibiarkan menganggur, maka akan rusak, yang akhirnya menjadi kerugian negara,” kata Anggota DPRD DKI dari Fraksi PSI Eneng Malianasari.
Sementara itu, Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan PT TJ Anang Rizkani Noor mengakui, sejak pandemi Covid-19, banyak rute bus TJ yang dikurangi untuk menghambat penularan Covid-19. Sampai saat ini saja, masih ada beberapa rute yang belum dibuka PT TJ. Hal itu tentunya berdampak terhadap operasional bus.
”Dengan segala keterbatasan dan kendala di operasional, TJ mengatur agar armada tetap berjalan secara bergantian. Sehingga, 70 persen beroperasi, sementara 30 persen sisanya dioperasikan bergiliran karena rutenya masih belum normal. Bus-bus itu juga jadi cadangan manakala ada bus yang rusak,” terangnya.
Berdasar data mereka, hingga Desember 2022, PT TJ baru mengoperasikan 216 rute. Dimana reaktivasi tahun ini ada sebanyak 39 rute dan pembukaan 16 rute baru. ”Kalau kami mau membuka rute itu sudah ada perencanaan dan harus lapor juga kepada Dishub DKI bahwa kami akan membuka rute ini dan sebagainya. Jadi, kami tidak bisa langsung buka sendiri, harus di-approve oleh Dishub DKI,” jelasnya.
Lebih lanjut, Anang juga menyampaikan bahwa bus-bus yang parkir di Pul Pinang Ranti itu merupakan low entry. Bus itu merupakan pengadaan 2018. Jadi, dia menyebutkan bus tersebut tidak bisa dioperasikan di rute yang melintasi halte. ”Low entry itu tidak bisa melayani di halte. Tapi intinya, yang di Pul Pinang Ranti, yang ramai di medsos itu yang sedang antre dioperasikan,” imbuhnya.
Terkait untuk kriteria pembukaan kembali rute, dia menyampaikan bahwa PT TJ memiliki beberapa kriteria. Di antaranya, menyesuaikan rencana operasi, berdasar aspirasi yang masuk ke PT TJ, maupun aspirasi dari Pemprov atau DPRD DKI.
Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Syafrin Liputo menuturkan hal senada. Dia menyebutkan bus-bus yang parkir di pul tersebut semuanya beroperasi.Syafrin juga menjelaskan, dalam melayani pelanggannya, PT TJ ada prinsip layanan off peak dan peak. ”Jadi pada saat peak (jam sibuk), semua bus akan dioperasionalkan. Pada saat off peak (tidak sibuk), kapan itu? Misalnya pada pagi hari diatas pukul 10.00, dimana penumpang sudah mulai turun, maka armada itu kemudian ditarik ke pul. Siang hari pada mulai masuk peak siang atau pun peak sore, ini (bus) dioperasionalkan kembali. Jadi, tidak mangkrak,” katanya. (wyu/mmr)
