koranindopos.com – Jakarta. Komisi VII DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, pada Rabu (10/7/2024). RDPU ini bertujuan untuk mendengarkan masukan dan strategi menghadapi tingginya gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di industri Tekstil dan Produk Tekstil (TPT).
Dalam rapat tersebut, Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Bambang Heryadi mengungkapkan bahwa jumlah tenaga kerja di Industri TPT terus menurun. Saat ini jumlahnya mendekati 3 juta orang, turun dibandingkan 2019 yang pernah mencapai 3,5 juta orang.
“Seiring dengan kondisi geopolitik global saat ini, keberlangsungan Industri TPT masih terus menghadapi berbagai ancaman. Utilisasi industri TPT di sektor hulu maupun hilir terus menurun,” ujar Bambang selaku pimpinan RDPU.
Gelombang PHK di industri TPT ini juga disebabkan oleh ketidakefisienan dalam produktivitas atau running capacity yang berada di bawah 50 persen. Harga beberapa komponen produksi terus meningkat, ditambah dengan ketergantungan impor yang tinggi, menyebabkan daya saing industri TPT semakin rendah.
“Komisi VII mendapat laporan terjadi gelombang pemutusan hubungan kerja di berbagai pabrik tekstil sebagai imbas dari inefisiensi produksi,” tambah Bambang, politisi dari Fraksi Partai Gerindra.
Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API), Jemmy Kartiwa Sastraatmaja, mengungkapkan bahwa salah satu penyebab utama bergugurannya industri TPT nasional adalah serbuan impor pakaian jadi asal China. Berdasarkan data API, terjadi selisih pencatatan untuk kode HS 61, HS 62, dan HS 63 atau kode impor produk tekstil dan garmen yang semakin lebar setiap tahunnya.
“Selisih pencatatan yang kita tidak tahu kenapa selisihnya cukup lebar, kalau kita lihat dari deklarasi harganya itu hanya sepertiga. Jadi bisa kita bayangkan kenapa industri TPT satu-satu berguguran,” jelas Jemmy.
Berdasarkan data dari API, di pusat-pusat industri TPT yang berlokasi di Jawa Barat dan Jawa Tengah, total PHK yang terjadi sejak awal tahun hingga akhir 2023 mencapai 7.200 tenaga kerja. Pada periode Januari hingga Mei 2024, korban PHK di industri TPT bertambah sekitar 3.600 tenaga kerja, sehingga total keseluruhan mencapai sekitar 10.800 tenaga kerja yang terkena PHK.
Jemmy juga menyebutkan bahwa utilisasi industri TPT kini semakin mengalami penurunan hingga di bawah 50%. Utilisasi industri serat berada di angka 45%, industri spinning 40%, industri weaving/knitting 52%, industri finishing 55%, dan industri pakaian jadi 58%.
Dalam RDPU ini, hadir pula Ketua Umum Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament Indonesia (APSyFI), Redma Gita Wirawasta, serta Ketua Ikatan Pengusaha Konveksi Berkarya (IPKB), Nandi Herdiaman.
Komisi VII DPR RI berharap bahwa melalui dialog ini, dapat ditemukan solusi konkret untuk mengatasi permasalahan yang sedang dihadapi oleh industri TPT di Indonesia. Strategi yang tepat diharapkan mampu menekan angka PHK dan meningkatkan daya saing industri TPT di tengah ketatnya persaingan global. (hai)
