Fakta di Balik Program ”Stimulan” Perumahan Swadaya

OLEH: MUH ARMAN ALWI

Ketua Departemen Organisasi dan Pembinaan Wilayah PPK Kosgoro1957

PROGRAM Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) tidak dapat dipahami sekadar sebagai agenda pembangunan fisik berupa ”bedah rumah”. Dalam perspektif antropologi Indonesia, rumah memiliki makna yang jauh lebih dalam dibandingkan bangunan material semata. Rumah merupakan ruang kebudayaan. Simbol martabat keluarga. Pusat reproduksi nilai sosial, sekaligus tempat manusia membangun identitas dan keberlangsungan hidup.

Karena itu, Sari Yuliati (Wakil Ketua DPR RI Periode 2026–2029 Sari Yuliati, Red) mengawal target pembangunan dan rehabilitasi tiga juta rumah layak huni hingga 2029. Langkah tersebut sesungguhnya dapat dibaca sebagai upaya memperkuat struktur sosial masyarakat Indonesia dari tingkat paling dasar, yakni keluarga dan komunitas lokal.

Dalam antropologi nusantara, konsep hunian selalu berkaitan erat dengan nilai kolektivitas. Di banyak daerah di Indonesia, termasuk Nusa Tenggara Barat. Rumah bukan hanya milik individu, tetapi bagian dari sistem sosial masyarakat adat, kekerabatan, dan budaya gotong royong. Maka pendekatan BSPS yang menempatkan masyarakat sebagai subjek pembangunan, bukan objek bantuan pasif, menjadi sangat relevan dengan karakter budaya Indonesia. Di sinilah letak penting pendekatan yang disampaikan Sari Yuliati bahwa BSPS adalah ”stimulan”, bukan bantuan penuh.

Pendekatan tersebut sejalan dengan nilai antropologis masyarakat Indonesia yang menempatkan partisipasi dan swadaya sebagai fondasi kehidupan sosial. Negara hadir bukan untuk mematikan daya hidup masyarakat, tetapi memperkuat solidaritas dan kemampuan kolektif rakyat dalam memperbaiki kehidupannya.

Model seperti ini berbeda dengan pola pembangunan yang sepenuhnya sentralistik dan birokratis. BSPS justru menghidupkan kembali semangat gotong royong yang selama ini menjadi identitas sosial bangsa Indonesia. Ketika masyarakat ikut terlibat memperbaiki rumahnya, terdapat proses sosial yang membangun rasa memiliki, tanggung jawab bersama, dan kohesi komunitas.

Secara antropologis, program ini juga memiliki dimensi simbolik yang kuat. Rumah layak huni mencerminkan pengakuan negara terhadap martabat rakyat kecil. Dalam banyak studi antropologi kemiskinan di Indonesia, ketidaklayakan rumah sering kali melahirkan perasaan terpinggirkan secara sosial. Karena itu, rehabilitasi rumah bukan hanya memperbaiki atap bocor atau dinding rapuh, melainkan juga memulihkan rasa percaya diri, kehormatan keluarga, dan optimisme sosial masyarakat.

Apa yang dikawal oleh Sari Yuliati di Lombok Timur menunjukkan bahwa pembangunan tidak boleh hanya berpusat pada pertumbuhan ekonomi makro, tetapi juga harus menyentuh realitas kebudayaan masyarakat bawah. Pendekatan seperti ini penting karena masyarakat Indonesia hidup dalam relasi sosial yang sangat dipengaruhi lingkungan, adat, dan solidaritas komunitas.

Dalam konteks Nusa Tenggara Barat, program BSPS juga memiliki dampak antropologis terhadap ketahanan sosial masyarakat pedesaan. Rumah yang sehat dan layak menciptakan ruang tumbuh yang lebih baik bagi anak-anak, memperkuat kesehatan keluarga, dan menjaga stabilitas sosial ekonomi masyarakat. Ketika kualitas tempat tinggal meningkat, maka produktivitas sosial masyarakat ikut berkembang. Komitmen Sari Yuliati untuk terus

“menjemput bola” dapat dibaca sebagai bentuk politik representasi yang tidak berjarak dengan masyarakat. Dalam antropologi politik Indonesia, pemimpin yang hadir langsung di tengah rakyat memiliki legitimasi sosial lebih kuat dibandingkan sekadar hadir melalui simbol administratif kekuasaan.

Kehadiran langsung di lapangan membangun relasi emosional antara negara dan masyarakat. Selain itu, keberlanjutan program BSPS di era Prabowo Subianto menunjukkan adanya kesinambungan pembangunan yang penting dalam budaya politik Indonesia. Masyarakat Indonesia pada dasarnya lebih menerima model pembangunan yang konsisten, stabil, dan berkelanjutan dibandingkan perubahan drastis yang memutus kesinambungan sosial.

Karena itu, target menuju Indonesia Emas 2045 tidak cukup hanya diukur melalui angka pertumbuhan ekonomi atau pembangunan infrastruktur besar. Indonesia Emas juga harus dibangun melalui penguatan kualitas hidup rakyat dari ruang-ruang domestik paling dasar, rumah, keluarga, dan komunitas sosialnya.

BSPS menjadi contoh bahwa pembangunan sejati adalah pembangunan yang memahami manusia Indonesia secara utuh, bukan hanya sebagai angka statistik, tetapi sebagai makhluk budaya yang hidup dalam relasi sosial, nilai gotong royong, dan harapan akan kehidupan yang lebih bermartabat.

Dalam kerangka itulah, dukungan dan pengawalan yang dilakukan Sari Yuliati terhadap BSPS dapat dipahami bukan hanya sebagai agenda politik pembangunan, tetapi juga sebagai bagian dari upaya menjaga keberlanjutan kebudayaan sosial Indonesia yang berakar pada solidaritas, kemandirian, dan kemanusiaan. (*/mmr)