OLEH:
Dewi Ambar Wati
Mahasiswi S2 Akuntansi Universitas Pamulang
PERNAHKAH kita bertanya, apakah zakat yang kita bayarkan dapat mengurangi pajak penghasilan? Jawabannya, bisa. Dalam ketentuan perpajakan yang berlaku, zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib dapat diperhitungkan sebagai pengurang penghasilan bruto, sepanjang memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Artinya, zakat tidak secara langsung mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar, tetapi mengurangi penghasilan yang menjadi dasar perhitungan pajak.
Menurut saya, ketentuan ini merupakan hal yang positif. Masyarakat dapat menjalankan kewajiban agamanya sekaligus memperoleh manfaat dalam pemenuhan kewajiban perpajakan. Pemerintah pun pada dasarnya memberikan ruang agar pelaksanaan kewajiban keagamaan dapat berjalan seiring dengan kewajiban sebagai warga negara.
Saat ini, zakat yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang penghasilan bruto harus memenuhi ketentuan tertentu, antara lain dibayarkan melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) atau Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang telah disahkan oleh pemerintah serta didukung dengan bukti pembayaran yang sah. Zakat yang dimaksud juga merupakan zakat yang bersifat wajib, seperti zakat penghasilan atau zakat mal, bukan infak atau sedekah sukarela.
Dalam praktiknya, masih banyak masyarakat yang belum mengetahui bahwa zakat yang mereka bayarkan dapat diperhitungkan dalam pelaporan pajak. Padahal, apabila informasi ini lebih luas diketahui, masyarakat akan memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai hubungan antara kewajiban zakat dan kewajiban perpajakan.
Namun, ada satu hal yang menurut saya perlu menjadi bahan pertimbangan dan diskusi lebih lanjut. Mengapa pengakuan zakat sebagai pengurang pajak harus terbatas pada pembayaran melalui lembaga zakat resmi?
Saya menyuarakan sebuah gagasan: bagaimana apabila zakat yang diberikan secara langsung kepada orang yang berhak menerima zakat juga dapat diakui sebagai pengurang pajak, selama memenuhi persyaratan dan dapat dibuktikan secara sah.
Misalnya, seseorang menemukan masyarakat di lingkungan sekitarnya yang benar-benar membutuhkan bantuan. Ia memilih menyalurkan zakatnya secara langsung kepada orang tersebut. Jika pembayaran tersebut dapat dibuktikan dan diverifikasi sesuai mekanisme yang ditetapkan pemerintah, mengapa tidak dipertimbangkan untuk dapat diakui sebagai pengurang penghasilan bruto?
Tentu, usulan ini bukan berarti mengabaikan peran BAZNAS atau LAZ. Lembaga resmi tetap memiliki peran penting dalam pengelolaan dan penyaluran zakat. Namun, di sisi lain, masyarakat juga memiliki kepedulian dan pertimbangan sendiri dalam menentukan orang yang ingin mereka bantu.
Karena itu, menurut saya, perlu ada ruang untuk membahas kemungkinan mekanisme yang memungkinkan zakat yang disalurkan langsung kepada penerima yang memenuhi kriteria, dengan bukti pembayaran dan verifikasi yang jelas, juga dapat diperhitungkan sebagai pengurang pajak.
Dengan demikian, manfaat kebijakan ini tidak hanya dirasakan oleh penerima zakat yang memperoleh bantuan melalui lembaga resmi, tetapi juga dapat menjangkau masyarakat yang berada di sekitar kita dan membutuhkan bantuan secara langsung.
Zakat bukan hanya tentang kewajiban. Di dalamnya ada kepedulian, keberpihakan kepada sesama, dan upaya untuk membantu mereka yang membutuhkan. Semoga gagasan ini dapat menjadi bahan pertimbangan dan diskusi bagi pemerintah, pembuat kebijakan, maupun masyarakat luas dalam mencari mekanisme yang tetap akuntabel, transparan, dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat. (*/mmr)
