IBU KOTA: Kawasan Monas, Jakarta Pusat, yang selama ini dikenal menjadi ikon DKI Jakarta sebagai ibu kota negara.
JAKARTA, koranindopos.com – Akhirnya, DPR mengesahkan rancangan undang-undang tentang ibu kota negara (RUU IKN) menjadi undang-undang (UU). Itu artinya, Kalimantan Timur (Kaltim) segera menjadi ibu kota negara.
Terkait UU IKN yang sudah disahkan, Pemprov DKI masih berharap Jakarta tetap menjadi daerah istimewa. Hal itu disampaikan Wakil Gubernur DKI Ahmad Riza Patria di Balai Kota DKI, Gambir, Jakarta Pusat, pada Selasa (18/1).
Riza mengatakan, pihaknya mengikuti apa yang menjadi kebijakan pemerintah pusat dan DPR terkait dengan IKN yang sudah disahkan. Nanti, 2024, rencananya ibu kota akan berpindah ke Kalimantan yang nama ibu kotanya diusulkan menjadi Nusantara. ”Jadi, memang banyak sekali tujuan pemindahan ibu kota. Tapi, kami akan mengusulkan, dengan tidak menjadi ibu kota negara, Jakarta tetap bisa menjadi daerah istimewa sekalipun bukan ibu kota. Nanti akan ada keputusan khusus di Jakarta,” kata Riza kepada awak media.
Memang, setelah UU IKN disahkan, tahap berikutnya pasti akan merevisi UU Keistimewaan DKI Jakarta. Untuk jenis keputusan status Jakarta ke depannya, Riza menyebutkan, DKI masih terus berkonsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri, DPR, Bappenas, dan presiden.
”Kemendagri juga sedang menyiapkan PP-ya. Kemudian, program ke depan dari 2023 sampai 2026, Jakarta idealnya sekalipun tidak menjadi ibu kota, kami meyakini Jakarta masih akan menjadi tempat yang baik, nyaman, aman. Kita juga berharap Jakarta akan menjadi pusat perekonomian-perdagangan di Indonesia dan menjadi pusat pendidikan dan kesehatan. Di samping pusat lainnya, tentu bisa menjadi pusat seni budaya dan sebagainya,’’ tambahnya.
Lebih lanjut, Riza menyebutkan bahwa Gubernur DKI Anies Baswedan akan merumuskan kelanjutan Jakarta ke depannya seperti apa bersama pakar. Namun, dia tidak menampik, meski masih dalam pembahasan, Jakarta bisa menjadi pusat perekonomian dan pendidikan. ”Itu penting bagi Jakarta, juga Indonesia,’’ tambahnya. Namun, tepatnya Jakarta jadi pusat apa saja, dia menunggu pemerintah pusat.
Riza juga menyebutkan, meski UU IKN sudah disahkan, pembangunan di Jakarta tetap dilanjutkan. Sebab, pemindahan butuh proses dan tidak semua yang berkaitan dengan ibu kota langsung dipindahkan. ”Makanya, program pembangunan tetap berlanjut. Tidak ada yang kami kurangi. Sebab, memang pemindahannya butuh waktu, proses yang cukup lama. Pembangunan infrastrukturnya saja butuh waktu, apalagi pemindahan ekosistem, komunitasnya, sosialnya, pendidikannya, kesehatannya, pariwisata. Semuanya butuh waktu,” terangnya. (wyu/brg)
