koranindopos.com, JAKARTA – Suasana penuh semangat dan refleksi kritis mewarnai perhelatan Indonesia Civil Society Forum (ICSF) Nasional 2025 yang digelar di Jakarta pada 5–6 November 2025. Lebih dari 250 perwakilan organisasi masyarakat sipil (OMS) dari berbagai daerah di Indonesia hadir untuk memperkuat solidaritas, meneguhkan komitmen demokrasi, dan menyuarakan perlawanan terhadap kemunduran demokrasi yang kian nyata.
Forum nasional ini merupakan hasil kolaborasi antara Yayasan Humanis dan Inovasi Sosial (Humanis), Yayasan Penguatan Partisipasi, Inisiatif, dan Kemitraan Masyarakat Indonesia (YAPPIKA), PeaceGeneration Indonesia, serta Pamflet Generasi. Dengan mengusung tema “Membela Demokrasi, Menuntut Keadilan: Menaut Gerak Masyarakat Sipil”, ICSF 2025 menjadi wadah penting untuk merumuskan langkah kolektif dalam memperkuat pilar demokrasi di tengah tantangan yang semakin kompleks.
Demokrasi Indonesia dalam Tantangan Serius
Berdasarkan laporan The Economist Intelligence Unit (EIU) 2025, Indonesia saat ini berada dalam kategori demokrasi tidak sempurna (flawed democracy) dengan skor 6,44 dari 10. Sementara Freedom House menurunkan status Indonesia dari bebas (free) menjadi setengah bebas (partly free) dalam satu dekade terakhir. Penurunan ini mencerminkan memburuknya transparansi pemerintahan, penyempitan ruang dialog publik, serta meningkatnya represi terhadap masyarakat sipil.
“Melalui wadah seperti ICSF, kita bisa membangun dialog konstruktif dan konsolidasi lintas sektor yang nyata di tengah tantangan demokrasi yang semakin kompleks,” ujar Rokhmad Munawir, Head of Programme YAPPIKA. “Meski berbeda latar belakang, kita punya tanggung jawab bersama untuk menemukan solusi yang inklusif dan tangguh.”
Narasi Alternatif dan Penguatan Gerakan Akar Rumput
Catatan kritis yang dihasilkan dari ICSF Nasional 2024 dan dilanjutkan pada ICSF 2025 menyoroti sejumlah persoalan utama, termasuk penyempitan ruang sipil, diskriminasi, represi, serta lemahnya perlindungan terhadap aktivis dan kelompok rentan.
Menurut Ilham Saenong, Program Development Manager Civic Rights in Digital Age, Humanis, ICSF menanggapi situasi tersebut dengan dua langkah konkret. “Pertama, kami mendorong pengembangan narasi alternatif untuk menandingi polarisasi dan pemburukan citra masyarakat sipil. Teknologi digital bisa menjadi alat untuk memperluas narasi ini. Kedua, kami ingin memastikan gerakan digital tetap terhubung dengan kerja-kerja di akar rumput agar tuntutan perubahan tidak hanya viral, tetapi berkelanjutan,” jelasnya.
Ilham juga menegaskan pentingnya regenerasi dan solidaritas antar gerakan sosial. “Kami ingin membangun kapasitas kolektif dan memastikan ruang sipil tetap terbuka bagi semua, agar perjuangan demokrasi dapat berlanjut lintas generasi.”
Suara dari Lapangan: Demokrasi di Daerah Masih Rentan
Bivitri Susanti, pakar hukum tata negara, menegaskan bahwa demokrasi tidak dapat berjalan tanpa supremasi hukum. “Penegakan hukum adalah fondasi keadilan. Saat hukum dijadikan alat kekuasaan, demokrasi kehilangan maknanya. Inilah yang harus kita lawan bersama,” tegasnya.
Dari daerah, Febrilia Ekawati, Direktur Eksekutif Yayasan Konservasi Way Seputih dari Sumatera, menyampaikan realitas berat yang dihadapi aktivis lokal. “Banyak kawan di daerah menghadapi intimidasi, keterbatasan akses informasi, dan tekanan dari aparat maupun kepentingan bisnis. Forum seperti ICSF penting karena kami bisa belajar lintas isu dan wilayah, membangun kekuatan bersama menghadapi penyempitan ruang sipil,” ungkapnya.
Forum Aksi Nyata, Bukan Seremonial
Selama dua hari penyelenggaraan, ICSF 2025 menghadirkan rangkaian kegiatan interaktif seperti talk show “Membela Demokrasi dan Menuntut Keadilan di Era Pasca Reformasi”, diskusi kelompok, stand-up comedy bertema sosial, hingga sesi pleno untuk merumuskan rencana aksi bersama.
“ICSF bukan sekadar acara seremonial,” tegas Munawir. “Ini wadah untuk merajut kembali solidaritas gerakan masyarakat sipil melalui aksi nyata dan berkelanjutan. Kami berharap dari forum ini lahir agenda bersama untuk mendorong kebijakan yang lebih adil dan membuka kanal dialog yang setara dengan pemerintah.”
ICSF Nasional 2025 pun menutup rangkaian acaranya dengan pembacaan Deklarasi Gerakan Masyarakat Sipil untuk Mencegah Kemunduran Demokrasi, sebuah seruan kolektif untuk menjaga kebebasan sipil, memperkuat partisipasi publik, dan menegakkan keadilan sosial di Indonesia.
Dengan semangat kolaboratif dan solidaritas lintas generasi, ICSF 2025 menjadi bukti nyata bahwa masyarakat sipil Indonesia masih teguh berdiri membela demokrasi, menuntut keadilan, dan menautkan gerak menuju masa depan yang lebih demokratis dan berkeadilan. (sh)
