koranindopos.com – JAKARTA. Sorotan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap jumlah harta kekayaan para pejabat Pemprov DKI terus menjadi perhatian publik. Penjabat (Pj) Gubernur DKI Heru Budi Hartono tercatat yang tertinggi, yakni Rp 31.987.685.032. Heru tak mau banyak bicara saat media mengonfirmasi hal tersebut. Namun berbeda dengan dua pejabat lainnya, yakni Kepala Satpol PP DKI Arifin dan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha kecil Menengah Elisabeth Ratu Rante Allo, mereka buka suara.
Jumlah harta kekayaan Arifin menempati urutan kedua tertinggi setelah Heru, yakni Rp 24.597.000.000. Kemudian disusul oleh Ratu, yakni Rp 19.093.275.048. Hal tersebut menjadi perhatian publik setelah KPK menyoroti Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) pejabat Pemprov DKI yang masuk ke komisi antirasuah tersebut.
Kepala Satpol PP DKI Arifin buka suara terkait harta melimpah yang tertera di Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang masuk ke KPK. Menurutnya, harta tersebut ada kesalahan. Kesalahan dilakukan oleh Arifin sendiri saat pengisian data. ”Ada kesalahan dalam pengisian data. Nanti kami perbaiki. Kami, yang mengisi,” terangnya kepada awak media di Balai Kota DKI, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (20/12/2022).
Menurut Arifin, kesalahan pengisian data hanya berupa kelebihan dalam menginput data. ”Jadi, kelebihan waktu ngisi, nanti kami perbaiki. Ini lagi dihitung. Yang jelas ada kesalahan ya,” ulangnya.
Terkait ada tudingan pungli oleh Satpol PP DKI terhadap pedagang yang marak, dia mempersilahkan untuk melaporkannya. ”Oh laporkan (kalau ada oknum Satpol PP), saya tindak,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha kecil Menengah Elisabeth Ratu Rante Allo yang memiliki harta kekayaan sebesar Rp 19.093.275.048, tertinggi setelah Arifin juga angkat bicara. Menurut Ratu, harta melimpah tersebut didapatkannya dari orang tuanya. ”Itu nggak salah data. Nanti dilihat, data tanah itu semua, tanah saya di kampung. Tanah dari orang tua ya,” terangnya kepada wartawan.
Sebegaimana telah diberitakan, Pj Gubernur DKI Heru Budi Hartono irit bicara saat ditanya terkait harta kekayaan pejabat DKI yang melimpah. Dia bahkan awalnya enggan menanggapi hal tersebut. Lantaran dicecar media, Heru hanya menjawab singkat. ”Ya nggak tahu. Tanya, sama inspektorat,’’ katanya.
Saat ditanya lagi soal langkah lanjutan yang akan dilakukan Pemprov DKI, Heru juga tidak menjawabnya. Bahkan, dia menyebutkan tidak akan melakukan penyelidikan ataupun membentuk tim terkait harta jajarannya. ”Nggak, nggak. Saya kunjungan hari ini (kemarin), kunjungan ke fraksi-fraksi,’’ ujarnya mengalihkan pertanyaan.
Sementara itu, anggota DPRD DKI dari Fraksi PAN Lukman Hakim meminta Pemprov DKI turut meningkatkan ekonomi rakyatnya. ”Ini penting. Sebab, satu, isu pengangguran banyak, fakir miskin bertambah di Jakarta. Tapi, pejabatnya makin kaya. Itu wakil ketua KPK yang ngomong,’’ terangnya. (wyu/mmr).
