koranindopos.com – Depok. Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Arief Prasetyo, menegaskan bahwa program bantuan sosial (bansos) tidak menyebabkan kenaikan harga beras atau berkurangnya stok di pasar tradisional maupun ritel modern. Penegasan ini disampaikan oleh Arief di Depok, Jawa Barat, pada Rabu (28/2/24), dalam konteks kekhawatiran akan dampak program bansos terhadap pasokan beras di Indonesia.
“Jangan dibilang menghabiskan beras nasional, enggak. Itu (ada) posnya sendiri-sendiri. Kelangkaan dan tingginya harga beras di pasar disebabkan oleh hasil panen dalam negeri yang berada di bawah 1 juta ton,” ungkap Arief.
Menurutnya, beras bantuan pemerintah ataupun beras program stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) diambil dari gudang Perum Bulog, yang mendapat amanat untuk menyalurkan bansos. Arief menegaskan bahwa beras yang disalurkan tersebut langsung diambil dari gudang Bulog dan tidak mengganggu pasokan dari panen lokal.
Arief juga menyampaikan bahwa kebutuhan beras di Indonesia mencapai 2,5 juta ton hingga 2,6 juta ton, sementara produksi dalam negeri yang rendah menyebabkan harga beras menjadi tinggi dan sulit didapat. Oleh karena itu, pemerintah berencana mempercepat penambahan stok beras Bulog untuk menghadapi periode Ramadan dan Idul Fitri 1445 H.
Dalam Sidang Kabinet Paripurna pada Senin (26/2/24), Presiden Joko Widodo meminta kementerian dan lembaga untuk fokus mempersiapkan stok pangan atau kebutuhan bahan pokok guna mencegah kelangkaan atau ketidakstabilan harga. Stok beras di Gudang Bulog setidaknya harus terisi sebanyak 1,2 juta ton, sementara data terakhir menunjukkan angka 800 ribu ton beras. Sebagai langkah pencegahan, pemerintah juga melakukan tambahan impor beras sebesar 1,6 juta ton untuk mengurangi risiko terjadinya kekurangan beras. (hai)
